DANA OTSUS TAHAP I CAIR AWAL MEI

DANA OTSUS TAHAP I CAIR AWAL MEI

Teka-teki mengenai kapan dana Otsus tahap pertama cair, kini sudah terjawab. Dana Otsus diperkirakan cair awal bulan Mei, Minggu pertama.
”Kita sudah diberitahukan oleh Dirjen soal pencairan dana Otsus tahap I, terakhir juga kami dengar dalam satu dua hari ini akan ditransfer, demikian juga AMK-nya telah ditetapkan Menteri Keuangan”, ujar Kepala Biro Keuangan DR. Achmad Hatari, SE, M.Si.
Keterlambatan pencairan dana Otsus tahap I karena dalam proses pencairannya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, di mana ditetapkan langsung oleh Menteri Keuangan serta perlu adanya rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan untuk proses pengiriman dana Otsus kepada setiap Kabupaten dan Kota, setelah dana Otsus masuk ke kas Pemprov Papua , satu hari kemudian dana langsung disalurkan kepada masing-masing Kabupaten dan Kota sebesar 15 %.

(Papua Pos. 30 April 2008)

OPINI :

Dana Otsus yang cukup besar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan cair dari Pemerintah RI di Pusat.

Alokasi dana itu, HARUS DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. JANGAN LAGI ADA DANA OTSUS UNTUK KEPENTINGAN POLITIK ELIT, APALAGI UNTUK FOYA-FOYA ELIT POLITIK DAN KRONI-KRONINYA. BILA ITU TERJADI MAKA OTSUS AKAN GAGAL DAN YANG MEMBUAT OTSUS GAGAL ADALAH PEJABAT DAN ELIT POLITIK PAPUA SENDIRI !!!

ITIKAD BAIK DARI SEMUA ELIT POLITIK DAN PEJABAT PEMERINTAHAN DI PAPUA ADALAH MODAL DASAR UNTUK MEMAJUKAN TANAH PAPUA.

BIAYA SPP

2009, BIAYA SPP SD DAN SMP AKAN GRATIS

Kabar gembira bagi dunia pendidikan di Papua. Mulai tahun anggaran 2009 mendatang, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) akan membebaskan biaya atau memberikan gratis SPP anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tanah Papua.

“Dengan adanya bebas SPP bagi anak-anak SD dan SMP kiranya dapat membantu masyarakat Papua dalam meningkatkan bidang pendidikan”, jelas Kadis P dan P Provinsi Papua, Drs. James Modouw, M.MT.

(Papua Pos, 30 April 2008)

OPINI :

Kebijakan Pemda Provinsi Papua merupakan salah satu aspirasi masyarakat Papua yang telah lama ditunggu, sebagai implementasi dari Program Otsus yang telah berjalan 7 tahun ini.

Kitorang masih tunggu realisasi kebijakan ini dan harus menjangkau seluruh lapisan putra dan putri Papua di mana pun berada. Anak-anak yang belum bersekolah harus Pemerintah dorong untuk memperoleh pendidikan.

JANGAN SAMPAI ADA LAGI PUNGUTAN-PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH !! BUKAN HANYA SPP YANG GRATIS TAPI BUKU-BUKU DAN SERAGAM SEKOLAH PUN HARUS GRATIS !!

PEMDA HARUS BANGUN KEMBALI SEKOLAH YANG RUSAK DAN AMBRUK. JANGAN SAMPAI ITU DIBEBANKAN LAGI PADA PARA SISWA. KESEJAHTERAAN GURU HARUS DITINGKATKAN.

KOMITMEN PEMDA HARUS TOTAL UNTUK MEMPERBAIKI PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA. PEMDA JANGAN HANYA SEKEDAR LIPS SERVICE DAN MENCARI POPULARITAS DARI KEBIJAKAN MEMAJUKAN SDM DI TANAH PAPUA.

SEMUA YANG BAPAK-BAPAK LAKUKAN AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI HADAPAN TUHAN.

PERPU OTSUS PAPUA BARAT

PEMERINTAH KELUARKAN PERPU OTSUS PAPUA BARAT

Akhirnya pemerintah mengesahkan aturan untuk otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat yakni, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008.
Mendagri Mardiyanto di Gedung Depdagri Jakarta, Senin malam mengatakan, pemberlakuan Otsus bagi Provinsi Papua Barat berlaku sejak Perpu Nomor 1 tahun 2008 ditandatangani oleh Presiden tanggal 16 April 2008. Perpu tersebut mengatur tentang perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Mendagri berharap, dengan adanya Perpu tersebut akan mempercepat pembangunan di Prov. Papua Barat dan akan meningkatkan sinergi percepatan pembangunan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka NKRI.

OPINI :

Keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat merupakan payung hukum bagi pemberlakukan Otsus di Provinsi Papua Barat. Otomatis dana Otsus akan mengalir ke Provinsi Papua Barat yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Papua Barat.

Seriusnya Pemerintah Pusat dan Presiden untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Otsus perlu ditindaklanjuti oleh seluruh komponen Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Tanah Papua. Fokuskan energi dan segenap sumber daya yang dimiliki untuk membangun Tanah Papua tercinta.

PERILAKU GURU DI DAERAH PEDALAMAN

DISINYALIR BANYAK GURU PEDALAMAN TINGGALKAN TUGAS

Anggota Komisi E DPRP Manuel Wetapo, SE mensinyalir banyak guru yang bertugas di daerah pedalaman meninggalkan tugasnya. Buktinya saat mereka melakukan kunjungan lapangan di tiga kabupaten, masing-masing Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo dan Tolikara, kondisi pelaksanaan pendidikan di sejumlah distrik di kabupaten tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kata Manuel, di beberapa distrik yang dikunjungi antara lain di Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo, ada sejumlah sekolah yang gurunya sering tidak masuk atau mangkir dari tugasnya sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu tidak berjalan.
Kami sangat menyayangkan hal ini karena begitu besar honor yang dibayarkan kepada guru tetapi tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal itu baru terjadi di Distrik Kurima dan Asolokobal, belum lagi di distrik yang letaknya di balik gunung atau yang sangat terpencil, kondisinya dikhawatirkan akan lebih parah lagi.

OPINI :

Sangat disayangkan, perilaku guru di beberapa daerah pedalaman yang mangkir dari tugas, yang menjadi kewajibannya. Nampaknya mentalitas guru di Papua saat ini sudah berubah. Telah terjadi degradasi nilai-nilai keteladanan, kriris moral, kurangnya tanggung jawab dan para guru lebih mengutamakan pemenuhan hak-haknya semata tanpa berusaha untuk menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pada akhirnya, para siswa di daerah pedalaman yang menjadi korban dan mereka akan terus tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekannya yang ada di daerah perkotaan. Hal tersebut adalah sumber permasalahan baru bagi masyarakat Papua di masa mendatang.

Para Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas perilaku guru yagn mangkir dari tugasnya. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap berbagai kesalahan yang dibuat oleh guru.

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI PAPUA PERLU SEGERA DIPERBAIKI AGAR SISWA TIDAK LAGI MENJADI KORBAN DARI BURUKNYA SISTEM PENDIDIKAN DI PAPUA.

OPM MINTA DIGELAR DIALOG

OPM MINTA DIGELAR DIALOG

GUBERNUR, DPRP DAN MRP HARUS BERTANGGUNG JAWAB

ATAS PERBUATAN MEREKA SELAMA INI

Perwakilan Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) meminta digelar dialog terbuka yang difasilitasi Korem 172/PWY untuk membahas berbagai persoalan krusial di Tanah Papua, baik politik, keamanan dan kesejahteraan maupun persoalan pembangunan Papua yang sedang berlangsung saat ini demi tercipta Tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera.
Menurut seorang Pimpinan Perwakilan TPN/OPM, sampai saat ini hanya pihak TNI yang melakukan pendekatan dengan para Pemimpin TPN/OPM di hutan-hutan belantara di di wilayah perbatasan PNG. Sementara Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin Barnabas Suebu tidak berbuat apa-apa untuk TPN/OPM. “Sekarang ini, banyak orang Papua yang menipu Saudara-saudaranya sendiri dan selama ini pula ada oknum warga Papua yang memanfaatkan TPN/OPM untuk keuntungan diri dan kelompoknya”, kata Kogoya.
Sementara itu, Pdt Alexander Mauri mengatakan, pihaknya mengakui kalau selama ini tidak memberikan penjelasan tentang sejarah masuknya Tanah Papua ke dalam NKRI, tetapi bagaimanapun juga kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan Saudara-saudara kami yang kini masih bertahan di hutan rimba Papua. Saya mengakui kalau hingga hari ini terdapat oknum tertentu di Papua yang pergi ke Jakarta membawa-bawa nama TPN/OPM untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

OPINI :

Dialog bagi semua komponen bangsa yang ada di Papua perlu dilakukan, dalam koridor persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa Indonesia guna mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi di Papua secara komprehensif.

Tujuan dialog adalah membahas tentang masa depan Papua dalam rangka mewujudkan masyarakat Papua yang damai, sejahtera dan bermartabat. Dialog sebaiknya tidak terjebak pada peristiwa-peristiwa masa lalu yang penuh kontroversi dan polemik sehingga hanya akan menghasilkan perdebatan yang tidak kunjung selesai dan akhirnya hanya akan mempertajam konflik yang terjadi di Tanah Papua.

Hasil dari dialog tersebut diharapkan dapat dirumuskan visi, misi serta Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Papua dalam jangka panjang yang integratif, terukur serta dapat menjawab tantangan dan peluang yang akan dihadapi di masa mendatang.

DENGAN HATI YANG BERSIH SERTA NIAT YANG TULUS,

SEMOGA HARAPAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

DI TANAH PAPUA DAPAT TERWUJUD

MASYARAKAT ADAT PAPUA SELATAN DATANGI MRP

MASYARAKAT ADAT PAPUA SELATAN DATANGI MRP

Sekitar 50-an masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, adat, masyarakat, perempuan, OKP, pemuda dan kaum intelektual dari Papua Selatan mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja. Mereka meminta MRP memberikan rekomendasi secara adat terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).

Ketua MRP Agus Alua usai pertemuan mengatakan pihak masyarakat adat Papua Selatan meminta supaya rekomendasi dari MRP secepatnya diproses. Namun MRP tidak bisa memberikan rekomendasi untuk pemekaran provinsi tapi hanya bisa memberikan keputusan yang bersifat 1 paket dengan keputusan Gubernur dan DPRP.

Juru bicara Tim pemekaran PPS Yosep Mahuze, mengungkapkan kehadiran MRP adalah karena adanya orang Papuadan UU No. 21 tahun 2001. Maka tim pemekaran PPS datang ke MRP tentunya akan menempuh semua mekanisme yang dimulai dari MRP dengan maksud hanya sebatas memberitahukan. Ditambahkannya, seluruh persyaratan untuk pembentukan PPS telah disiapkan dan kedatangan mereka untuk meminta doa restu pembentukan PPS dan secara adat ingin bertemu dengan MRP dan Pokja Adat.

(Sumber Cendrawasih Pos, 17 Apri 2008)

OPINI :

Kehendak dan aspirasi masyarakat Papua Selatan untuk membentuk Provinsi Papua Selatan perlu diperhatikan. Nampaknya keinginan tersebut sudah sangat menggebu-gebu dan berusaha untuk memperoleh pengakuan dari berbagai pihak.

Tong harapkan semua perjuangan yang dilakukan adalah untuk mempercepat pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pemekaran bukan dijadikan sarana untuk memperbesar jabatan politik yang akhirnya bermuara pada perlombaan untuk mengkorupsi uang rakyat.

Nilai positif yang bisa diambil dari pemekaran ini yaitu apabila Provinsi Papua Selatan terbentuk maka akan memudahkan proses koordinasi dan komunikasi serta pengawasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Selama ini, luasnya wilayah Provinsi Papua serta faktor jarak yang sangat jauh antara Papua Selatan dengan ibukota Provinsi Papua (Jayapura) menjadi kendala dalam menjalankan roda pemerintahan.

GUBERNUR BAS SUEBU TERINDIKASI KORUPSI

RAKYAT HARUS DESAK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Soal Raperdasus Dana Otsus Sampai Sekarang Belum Ditandatangani Gubernur

Dana Otonomi Khusus adalah anggaran yang dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Dana Otsus adalah dana untuk tujuan politis, yaitu mengamankan orang Papua atas tuntutan Referendum dan lepas dari NKRI, tapi sayang sampai sekarang belum ada itikad baik dari Pemerintah Provinsi Papua untuk menandatangani, sekalipun Raperdasinya sudah diserahkan DPRP ke Gubernur pertengahan tahun 2007. Untuk itu, rakyat harus mendesak dan langsung menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Papua kenapa sampai sekarang belum ditandatangani Raperdasus tersebut.

Anehnya justru Gubernur membuat aturan menurut versi mereka dan tetap dana Otsus diproyekkan. Padahal dalam Raperdasi tersebut telah jelas diatur mengenai pembagian ke daerah Kabupaten dan Kota, pendidikan, kesehatan, agama, perempuan, LSM, yayasan pendidikan dan hampir semua komponen yang melekat pada orang asli Papua.

OPINI :

Ternyata Sumber dari semua Sumber masalah di Provinsi Papua adalah di Pemerintah Provinsi Papua. GUBERNUR BARNABAS SUEBU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN OTSUS SELAMA INI. ALOKASI DANANYA TIDAK JELAS !!! TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMAJUKAN PENDUDUK ASLI PAPUA !!!

SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT PAPUA HARUS BANGKIT MENYUARAKAN IMPLEMENTASI OTSUS YANG DILAKUKAN PEMDA. BILA PERLU AUDIT SECARA MENYELURUH TERHADAP KEUANGAN SELAMA OTSUS BERLANGSUNG. BILA ADA INDIKASI PENYELEWENGAN, TUNTUT, ADILI DAN HUKUM SEBERAT-BERATNYA karena sudah mengkhianati kepercayaan Pemerintah RI dan seluruh masyarakat Papua.

JANGAN BIARKAN PEMBODOHAN DAN PEMISKINAN MASYARAKAT PAPUA TERUS BERLANJUT. TERNYATA GUBERNUR KITA HANYA MEMENTINGKAN PERUTNYA SENDIRI !!!

KORUPSI DI PAPUA

GUBERNUR HARUS BERANI BAWA TEMUAN BPK KE KPK

Hampir setiap tahun BPK menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua, namun dalam kenyataannya, temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti secara konkrit. Direktur ICS Papua, Budi Setyanto, SH mengatakan, Gubernur harus berani membawa temuan BPK itu ke KPK.

Sebenarnya temuan BPK itu adalah data yang valid. Artinya, itu dilakukan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran negara. Karena itu, faktanya jelas, indikasinya juga sangat jelas, makanya Gubernur harus berani untuk membawa temuan BPK itu ke KPK, tandasnya

(Sumber : Cenderawasih Pos, 14 April 2008)

OPINI :

Pada intinya, Semua aparat penegak hukum di Provinsi Papua harus bergerak untuk MEMBERANTAS KORUPSI di Papua.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Bapak Bas Suebu, perlu memiliki niat yang baik dan komitmen untuk memberantas korupsi dan menghukum seberat-beratnya para KORUPTOR di Papua. Jangan sampai ada anggapan, GUBERNUR PUN TERLIBAT DALAM PRAKTEK KORUPSI DI PAPUA, atau GUBERNUR TIDAK MAU KRONI-KRONINYA YANG KORUPTOR TERBUKTI MELAKUKAN KORUPSI UANG RAKYAT.

Akhirnya masyarakat Papua akan terus menderita dan MISKIN, tapi di sisi lain PEJABAT PEMDA, ANGGOTA DPRP, MRP dan seluruh aparat Pemerintahan di Papua KAYA namun HASIL DARI KORUPSI UANG RAKYAT.

DPD PANTAU KORUPSI DI PAPUA

DPD PANTAU KORUPSI DI PAPUA

Di Papua, Tiga Kabupaten Terindikasi Korupsi

Sebesar Rp. 39 M

Untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terutama yang menyangkut dugaan tindak pidana korupsi di daerah. DPD kini terus melakukan pemantauan, khususnya di 3 Kabupaten di Papua yakni kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Waropen, dan kabupaten Tolikara.

Adapun ketiga kabupaten tersebut, yaitu kabupaten Yapen Waropen diduga Rp. 26 M penggunaannya tidak jelas, Kabupaten Waropen kurang lebih 10 M dan kabupaten Tolikara sebesar 3 M.

OPINI :

KORUPSI HARUS DIBERANTAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

USUT TUNTAS KASUS KORUPSI DI PAPUA.

SERET KORUPTOR KE PENGADILAN DAN BERIKAN HUKUMAN SEBERAT-BERATNYA.

TERUS DUKUNG UPAYA MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN LEGISLATIF, karena keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci untuk menghilangkan budaya korupsi elit pemerintahan di Indonesia.

PROVINSI PAPUA SELATAN

PEMASANGAN PAPAN NAMA PAPUA SELATAN

BUKAN REKAYASA

M. Musa'Ad : Tanpa ijin Gubernur dan MRP,

Papua Selatan Bisa Dimekarkan

Tiga hari paska kedatangan Staf Menko Polhukam, tiga papan nama yang ditancapkan oleh masyarakat yang bertuliskan "Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPRD Provinsi Papua Selatan dan KPU Provinsi Papua Selatan", di tiga lokasi halaman kantor pemerintahan masih terlihat berdiri kokoh. Pemasangan tiga papan nama ini menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke bukan sebagai rekayasa pemerintah, tetapi merupakan spontanitas dari seluruh masyarakat yang menginginkan pemekaran Provinsi Papua Selatan segera direalisasikan.

(Sumber : Papua Pos, 8 April 2008)

OPINI :

Pemerintah perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Merauke untuk segera merealisasikan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Pengkajian secara komprehensif perlu dilakukan sehingga pemekaran yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Selatan, bukan hanya sebatas proyek politik untuk memperluas jabatan politik yang tersedia sehingga menyuburkan praktek korupsi, melalui aktivitas pemekaran wilayah.

PRESTASI CORNELIUS ; SISWA SMAN 5 JAYAPURA

BANGGA, DI KELAS SATU TIDAK MENONJOL NAMUN AKHIRNYA BERPRESTASI

Bincang-bincang dengan Guru Cornelius, Siswa SMAN 5 yang akan Mengikuti Olimpiade Fisika di Mongolia.

Memiliki siswa yang terpilih mewakili sekolah mengikuti even internasional tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Itulah yang dirasakan guru Cornelius yang akan mewakili Papua mengikuti Olimpiade Fisika di Mongolia.

Kepala SMAN 5 Kota Jayapura, Drs. Frans Wamebu mengatakan, dirinya sangat bangga atas terpilihnya Cornelius mengikuti Olimpiade Fisika ke Mongolia. "Sebagai Kepala Sekolah, saya merasa bangga, karena ini merupakan bukti bahwa mutu pendidikan di Papua tidak kalah dengan mutu pendidikan di daerah lain," ujarnya.

OPINI :

Betul, kitorang patut bangga atas prestasi Sdr. Cornelius yang mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Fisika di Mongolia. Ini merupakan bukti bahwa anak-anak Papua mampu bersaing dan dapat menjadi salah satu putra terbaik Indonesia untuk bersaing di ajang internasional.

Prestasi Sdr. Cornelius ini bukan akhir dari sebuah proses untuk mencerdaskan seluruh anak Bangsa khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perlu diingat bahwa : SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEMAJUAN PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA.

SUARA ANAK PAPUA

(Sumber : Papua Pos, 5 April 2008)

OPINI :

Pesan moral anak Papua :

"JAGALAH KAMI ; JAGALAH PAPUA ; TANAH DAMAI".

Sebuah refleksi yang p0los dari kondisi di Papua.

Sampai kapan kondisi ini akan berakhir ?

Sampai anak-anak menjadi korban....

Wahai orang-orang tua , SADARLAH !

Pembangunan tidak akan berhasil, Kesejahteraan tidak akan terwujud, Anak-anak tidak akan menjadi pintar APABILA TIDAK ADA KEDAMAIAN

GURU MOGOK MENGAJAR

GURU MOGOK MENGAJAR SISWA DEMO

Menyikapi aksi yang dilakukan oleh para gurunya yang mogok ngajar hingga waktu yang tidak tentu, memancing segenap pengurus OSIS dan Perwakilan Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA se-kota Wamena, akan melakukan protes melalui sebuah demo damai di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya.

Para pengurus OSIS dan perwakilan tiap sekolah telah berkumpul di halaman SMA Negeri Wamena untuk berkoordinasi menyatukan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan kepada pemerintah daerah menyangkut sampai kapan hak-hak gurunya dibayar. Mereka adalah korban kebijakan pemerintah, untuk itu demi mutu sumber daya manusia kabupaten Jayawijaya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian atas tuntutan Guru-guru.

Menurut mereka, bukan hanya pemerintah yang dituntut bijak dalam permasalahan ini tapi gurulah yang harus lebih bijak, karena tega mengorbankan siswanya dengan tidak mengajar, padahal mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UAN dan UAS.

(Sumber Papua Pos, 2 April 2008)

OPINI :

Pendidikan merupakan modal utama untuk membangun SDM yang handal. Sangatlah disayangkan apabila pendidikan ini dijadikan komoditas Politik, yang ditunjukkan dengan aksi saling Menuntut melalui Demonstrasi.

Semua pihak bertanggung jawab atas macetnya proses belajar mengajar di Kabupaten Jayawijaya.

Pemda, tidak mampu mengelola dana yang telah diberikan apalagi dengan adanya Otsus yang memberikan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Tuntutan Guru tersebut bersumber karena kurangnya transparansi dari Pemda tentang alokasi anggaran yang ada beserta pemanfaatannya.

PGRI, tidak mampu menjembatani aspirasi guru kepada Pemda sehingga berkembang menjadi aksi pemogokan seperti yang terjadi saat ini.

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, tidak mampu menjalankan perannya dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar di sekolah, yang mengindikasikan Manajemen Sekolah yang amburadul.

Para Guru sendiri, sudah kehilangan hati nurani dan jiwa pengabdian yang merupakan landasan moral bagi seorang Pendidik yang harusnya menjadi teladan bagi para muridnya.

Kitorang hanya berharap semoga masalah ini cepat selesai dan para Murid tidak menjadi Korban dari 'permainan' orang-orang Dewasa yang tidak bermoral.