Sabtu, 21 Juni 2008

PEMEKARAN KABUPATEN WILAYAH PEGUNUNGAN PAPUA

Mendagri Minta Daerah Pemekaran Jangan Boros
Mendagri Mardiyanto meminta agar para kepala daerah hasil pemekaran tidak membangun struktur birokrasi yang terlalu besar, seperti halnya daerah induknya. ”Daerah yang baru dimekarkan jangan memuat birokrasi yang besar, tidak harus sama dengan daerah yang sudah mekar sebelumnya, nanti uang pemangunan justru habis untuk biaya organisasi bukan untuk menyejahterakan masyarakat”, katanya pada peresmian Kabupaten Dogiyai di Nabire, Jumat (20/6).
Mendagri juga berharap dengan adanya pemekaran ini daerah Dogiyai bisa lebih maju dan sejajar dengan daerah lain di Papua, seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemerintahan, ekonomi dan pertanian.
(Papua Pos, 21 Juni 2008)

OPINI

Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan serta melakukan percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini dianggap terisolir karena jauh dari Pusat Pemerintahan dan Pusat Ekonomi.

Kitorang mesti dukung niat baik tersebut NAMUN JANGAN SAMPAI NIAT ITU TIDAK DAPAT DIPENUHI DAN DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

SALAH SATU DAMPAK NEGATIF PEMEKARAN WILAYAH ADALAH MUNCULNYA ORANG KAYA BARU DARI KALANGAN PEJABAT DAN PENGUSAHA YANG BERKONSPIRASI MEMANFAATKAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK DIMANIPULASI DAN DIKORUPSI ; NAMUN SEMUANYA ITU BUKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA. AKHIRNYA MASYARAKAT TETAP MENDERITA SEPERTI YANG DIRASAKAN SAAT INI.

SEMUA LEMBAGA PENGAWAS KEUANGAN NEGARA, LEMBAGA HUKUM, LSM DAN SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT HARUS TERUS MENGAWASI PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH PEMEKARAN SEHINGGA EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

INDIKATOR BAIK DAN BURUKNYA KINERJA BUPATI DAN PEMDA PEMEKARAN DAPAT DILIHAT DARI MENINGKATNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Selasa, 17 Juni 2008

Laporan International Crisis Group tentang Papua

Uskup Bantah Laporan International Crisis Group

Pemimpin agama di Papua, wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menolak secara tegas laporan International Crisis Group yang antara lain menyatakan bahwa sedang terjadi konflik antar umat Muslim dengan Kristen di Papua sebagai pengaruh dari konflik Maluku beberapa tahun lampau.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Kerjasama Para Pemuka Agama (FKPPA) se-tanah Papua, Uskup DR. Leo Laba Ladjar, OFM di Jayapura, Selasa menanggapi laporan International Crisis Group yang menyatakan terjadi konflik antara Umat Muslim dengan Umat Kristen di Papua
(Papua Pos, 18 Juni 2008)

OPINI

Laporan yang disampaikan oleh International Crisis Group bahwa terjadi konflik beragama di Papua antara Umat Muslim dengan Umat Kristen adalah sama sekali TIDAK BENAR dan laporan dari International Crisis Group tersebut tidak bertanggung jawab, tidak berlandaskan fakta di nyata di Papua, serta penuh dengan propaganda untuk menyudutkan Bangsa Indonesia.

KAMI MASYARAKAT PAPUA MENDESAK INTERNATIONAL CRISIS GROUP UNTUK MENARIK LAPORANNYA TENTANG KONDISI PAPUA, DAN TIDAK MENJADIKAN PAPUA SEBAGAI OBJEK POLITIK INTERNASIONAL DEMI KEPENTINGAN KELOMPOK TERTENTU.

PEMERINTAH INDONESIA HARUS MENUNTUT SECARA HUKUM ATAS BERITA BOHONG YANG DISEBARKAN OLEH INTERNATIONAL CRISIS GROUP KARENA BERPOTENSI MEMECAH BELAH MASYARAKAT PAPUA DAN MERUSAK KEDAMAIAN YANG TELAH TERCIPTA DI PAPUA.

Selasa, 03 Juni 2008

JADIKANLAH ITU BERADAB DAN MANUSIAWI

Terkait Rencana Pemindahan Makam Theys Hiyo Eluai
"INI SOAL HARGA DIRI, JADI JANGAN DISALAHTAFSIRKAN"


Kontroversi seputar pemindahan makam Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) alm. Theys Hiyo Eluai, oleh pihak keluarga sangat disayangkan oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, S.Pd.
Ketua DAP Forkorus Yaboisembut, S.Pd mengatakan makam almarhum Theys sudah dilepaskan oleh pihak keluarga kepada masyarakat adat di Tanah Papua. Oleh karena itu, semua masyarakat adat Papua yang hidup di tujuh wilayah adat Papua harus ikut menentukan sikap tentang pemindahan makam almarhum bukan hanya pihak keluarga saja.
Jadi menurutnya jangan disalahtafsirkan sebab sebagai orang yang hidup di dataran Mamta akan merasa malu kepada semua suku yang hidup di Tanah Papua, karena akan dinilai tidak komitmen dengan keputusan bersama. Ini soal harga diri jadi jangan disalahtafsirkan, katanya ketika ditemui Papua Pos di kantor Dewan Adat Mamta.
(Papua Pos, 4 Juni 2008)
OPINI
Sebagai masyarakat Papua yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat, tentunya Bapak Forkorus harus menghormati almarhum Bapak Theys yang sudah beristirahat dengan tenang di Surga, dan jangan lagi almarhum diributkan hanya sekadar untuk kepentingan politik Bapak Forkorus atau malah sebatas dijadikan alat untuk MENJAGA HARGA DIRI BAPAK FORKORUS ATAU ORGANISASI DAP MAMTA...
Perlu Bapak Forkorus pahami bahwa rasa cinta dan kasih yang mendalam dari pihak keluargalah yang mendorong untuk merelokasi makam almarhum Bapak Theys ke tempat yang layak sebagai pribadi yang sudah harus beristirahat dengan tenang, serta tidak lagi diributkan untuk sekedar urusan duniawi sebagai sarana untuk meraih ambisi pribadi seseorang atau kelompok tertentu.
Apabila pihak Keluarga ingin merelokasi makam Theys, sebaiknya Bapak Forkorus tidak perlu berkeras hati mempertahankan lokasi keberadaan makam tersebut di lapangan sepakbola Sentani, yang lokasinya sangat padat dan sangat tidak layak dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir yang manusiawi.
PENGHORMATAN BAGI ALMARHUM BAPAK THEYS HARUS DILAKUKAN DENGAN SEMESTINYA, TERMASUK LOKASI MAKAM BELIAU HARUS DIATUR SECARA LAYAK DAN MANUSIAWI, SERTA JANGAN JADIKAN MAKAM UNTUK KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAPAI AMBISI PRIBADI BAPAK FORKORUS.