Rabu, 16 Juli 2008

GUBERNUR : PAPUA BELUM MAMPU KELOLA DANA OTSUS

JANGANLAH SEBATAS OMONGAN SAJA

Budi, Soal Papua Belum Siap Kelola Dana Besa
r


Ungkapan yang dikemukakan Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam acara Dialog Publik dengan Kepala BPK Prof. H. Anwar Nasution beberapa hari yang lalu, bahwa Papua belum siap dalam mengelola dana Otsus, mendapatkan apresiasi dari Direktur Eksekutif Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua, Budi Setyanto, SH. Ia menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Gubernur Papua janganlah menjadi retorika belaka akan tetapi harus ada tindak lanjut yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam membahas pengelolaan dana Otsus yang dinilai besar dalam anggarannya tersebut.
Ditambahkan Budi, peningkatan anggaran untuk Papua yang tidak disertai SDM akan hancur. Jadi, anggaran yang diterima naik, haruslah juga dibarengi SDM Papua yang akuntabel dan transparan di daerah-daerah sehingga timbullah solusi-solusi dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan apa yang menjadi kaidah-kaidahnya.
(Cenderawasih Pos, 14 Juli 2008)

OPINI

Pernyataan Gubernur Papua merupakan suatu bukti nyata bahwa Pemda Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Papua belum mampu mengelola dan memanfaatkan dana Otsus sesuai dengan peruntukkannya, yaitu meningkatkan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian masyarakat asli Papua.

Permasalahan Kelembagaan dan SDM Pemda Provinsi dan Kab/Kota di Papua menjadi penyebab utama lemahnya akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintahan di daerah Papua. APABILA HAL INI TERUS TERJADI DAN TIDAK SEGERA DIBENAHI MAKA PROGRAM OTSUS DI PAPUA TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL. GUBERNUR PAPUA BESERTA JAJARANNYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN YANG TERJADI.

BPK DAN KPK HARUS BERTINDAK TEGAS TERHADAP BERBAGAI PENYIMPANGAN KEUANGAN YANG TERJADI DI PAPUA. HUKUM HARUS DITEGAKKAN DI PAPUA, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEJABAT YANG MEMANFAATKAN JABATANNYA UNTUK MEMPERKAYA DIRI ATAU KELOMPOKNYA DI ATAS PENDERITAAN MASYARAKAT PAPUA.

Selasa, 08 Juli 2008

RENCANA TURKAM GUBERNUR PROVINSI PAPUA

KAKA BAS RENCANA TURKAM DI NINIA

Gubernur Papua Barnaas Sueu, SH akan kembali melakukan turun kampung alias Turkam dan dalam Turkamnya kali ini, Kaka Bas dijadwalkan akan mengunjungi Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.
“Rencana Turkam Gubernur Papua di Distrik Ninia itu akan dilakukan pada 11 Juli 2008 mendatang,” kata Bupati Yahukimo, Ones Pahabol, SE, MM kepada Cenderawasih Pos, Senin (7/7).
Dalam Turkam ini, lanjut Bupati Pahabol, Gubernur akan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan melihat kondisi masyarakat yang ada di pegunungan khususnya di Kabupaten Yahukimo, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat. Ini juga sekaligus untuk melihat dan merasakan bahwa egitu sulitnya yang dihadapi oleh Pemkab Yahukimo dalam melakukan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Cenderawasih Pos, 8 Juli 2008)


OPINI

Rencana Turkam Bapak Gubernur Provinsi Papua patut disambut positif sebagai salah satu wujud kepedulian Bapak Gubernur terhadap masyarakat di Pegunungan.

Indikator dari berhasil atau gagalnya pembangunan di Provinsi Papua dapat dilihat dari sejauhmana pembangunan yang dilakukan dapat mensejahterakan masyarakat di daerah pedalaman dan pegunungan.

GUBERNUR DAN JAJARANNYA HARUS MENDENGARKAN DENGAN SEKSAMA BERBAGAI ASPIRASI MAUPUN KELUHAN BAHKAN KRITIKAN DARI MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN KEGIATAN TURKAM, DAN YANG LEBIH PENTING ADALAH BAGAIMANA PEMDA PROVINSI PAPUA MERUMUSKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG TEPAT DAN KOMPREHENSIF UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAMAN DAN PEGUNUNGAN TERSEBUT.

Kerjasama yang sinergis dan efektif perlu dibangun dan dikembangkan antara Pemda Provinsi Papua dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk melaksanakan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua. JANGAN ADA LAGI KONFLIK KEPENTINGAN APALAGI KONFLIK ANTAR PRIBADI PEJABAT DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA HANYA UNTUK MEMPEREBUTKAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN MENGORANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT PAPUA.
MASYARAKAT MENANTIKAN KINERJA DAN PELAYANAN YANG BAIK DARI APARAT PEMERINTAHAN DI DAERAH SEHINGGA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAPAT SEGERA TERWUJUD.