KUNJUNGAN WAPRES RI KE PAPUA BARAT

YAKIN OTSUS SEJAHTERAKAN RAKYAT

Kalla : Tangguh Bintuni Jadi Pusat Industri Petrokimia

Meski pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) dinilai sebagian orang belum memberikan manfaat berarti bagi kesejahteraan rakyat Papua, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin kalau Otsus akan mensejahterakan rakyat Papua. Hal itu antara lain diungkapkan dalam sambutannya pada acara Temu Alumni dan Seminar Nasional “Meretas Jalan Otonomi Khusus Menuju Papua Damai dan Sejahtera” yang digelar oleh IKAMAPA (Ikatan Alumni Makassar Asal Papua) di Sorong tanggal 29 Desember 2008 lalu.

Wapres mengakui jika pemerintah telah mengalokasikan dana terbesar untuk Papua dan Papua Barat. Dikatakan, ada hal-hal pokok dalam pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat yaitu pemerintahan dan ekonomi, semuanya ini menuju kesejahteraan. Sedangkan aspek ekonomi, kalau dihitung-hitung anggaran tertinggi adalah untuk di Papua, dimana tahun 2007 dana Otsus Rp. 29 Trilyun padahal penduduknya hanya 2,9 Juta, artinya dari bayi sampai orang tua dapat Rp. 10 juta/tahun. “Kalau itu dibagi-bagikan semua maka tidak ada kelaparan, tapi kita tidak bikin jalan, pelabuhan dsb. Makassar saja Rp. 2 Juta/orang/tahun, Jawa Rp. 1,5 Juta/orang/tahun. Sekarang kenapa belum cukup ? Karena Papua wilayahnya luas maka kita harus sama-sama menggunakan kemampuan yang ada itu untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Kata Wapres kemakmuran itu hasil daripada nilai tambah. Kalau kita ingin berhasil, kita sama-sama mengajak masyarakat memberikan nilai tambah, karena kalau tidak ada nilai tambah, maka kesejahteraannya konstan. Tapi Wapres minta jangan Otsus hanya bicara hak bukan kewajiban. Jangan karena tidak jadi Bupati lalu bikin Kabupaten baru. Kalau kita bicara kewajiban dulu maka apa yang dicita-citakan yaitu Papua yang maju tentu dapat kita capai. Kalau Otsus dilaksanakan secara konsisten akan mensejahterakan rakyat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua yang menerima orang darimana saja untuk mencari rejeki dan turut membangun di sini. Kultur masyarakat Papua adalah kultur yang paling spotif di dunia. Spirit sportivitas kalau dikombinasikan dengan nilai tambah dan ilmu pengetahuan untuk membangun daerah ini sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat tercapai.

Pemerintah memproyeksikan Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat menjadi pusat industri petrokimia. Rencana tersebut berkaitan dengan mulai berproduksinya proyek gas alam cair Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Cadangan gas alam tersebut adalah 14,4 Trilyun kaki kubik. Untuk tahap awal, Tangguh direncanakan memproduksi 7,6 metrik ton LNG per tahun dari dua unit pemurnian dan pencairan gas. Dengan beroperasinya lapangan gas Tangguh, dana bagi hasil yang diperoleh rakyat Papua Barat dipastikan meningkat. Sebab sesuai UU Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat berhak mendapatkan 70 % alokasi dana bagi hasil yang diterima pemerintah, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang hanya menerima 15 % dari dana bagi hasil migas yang diterima pemerintah.

Kalla yakin, tambahan dana bagi hasil migas tersebut akan mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat yang infrastrukturnya sangat tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, sebelum dana bagi hasil tersebut terealisasi, Wapres meminta Pemerintah Provinsi dan DPR Papua mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana Otsus yang tahun ini mencapai Rp. 29 Trilyun. Wapres meminta Pemda dan DPRD saling mendukung, sekaligus saling mengkritik kebijakan yang salah secara konstruktif. “Kalau Bupati terlalu lama di Jakarta, DPRD harus mengkritik. Sebaliknya kalau DPRD terlalu rajin studi banding, Bupati juga harus teriak. Semua pihak harus bekerja sebaik mungkin untuk rakyat,” tegasnya.

(Cenderawasih Pos, 30 Desember 2008)

OPINI

Pandangan dan masukan Bapak Wakil Presiden di atas hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh Politisi maupun Aparatur Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, serta hendaknya mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun Partai Politik.

Dana Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk yang terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia guna mempercepat program pembangunan wilayah dan kesejahtaraan masyarakat Papua ; namun sejauhmana tingkat kecepatan keberhasilan dari cita-cita tersebut sangat ditentukan oleh visi, kreativitas, kemampuan memanfaatkan peluang, komitmen, kerjasama dan konsistensi dari para pengambil kebijakan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

Proses pembangunan di wilayah Papua hendaknya jangan melupakan faktor pengembangan kualitas SDM masyarakat dan kelestarian SDA alam wilayah Papua yang kaya demi keberlangsungan kesejahteraan di Papua secara berkelanjutan. Untuk jangka pendek, kebijakan pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi SDA di Papua dapat menjadi solusi untuk mempercepat pengembangan infrastruktur maupun menggairahkan perekonomian daerah, meskipun sebenarnya inti dari pembangunan di Papua adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua serta pengelolaan SDA yang bijaksana dan berkelanjutan dengan mengotimalkan peranan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan SDAnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Papua. Kunci dari pembangunan jangka panjang itu adalah bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, yang didukung oleh proses alih teknologi serta pengembangan ilmu pengetahuan, disamping tetap memelihara ketakwaan kepada Tuhan YME.

MAKNA HAKIKI DARI PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DI SELURUH INDONESIA ADALAH UNTUK MEMBERDAYAKAN SELURUH MASYARAKAT INDONESIA ; DENGAN MENGOPTIMALKAN SELURUH POTENSI ANAK BANGSA MENJADI SUATU KEKUATAN NASIONAL DALAM MENJAWAB TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL. OLEH KARENA ITU, PERLU ADANYA STRATEGI PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF, TERPADU, TERARAH, SINERGIS DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEMBANGUN SUATU PERADABAN BANGSA INDONESIA YANG DAPAT TEGAK BERDIRI DIANTARA NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA.

APBD PROVINSI PAPUA TAHUN 2009

APBD Rp 5,3 TRILYUN, DITERIMA

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, panjang dan melelahkan, akhirnya Rancangan APBD TA 2009 diterima juga oleh DPR Papua dan telah diserahkan kepada Gubernur melalui sidang paripurna yang berlangsung.
Setelah semua fraksi DPRP menerima, saat itu juga pimpinan sidang langsung mengesahkan RAPBD TA 2009 menjadi APBD TA 2009 dan disetujui oleh 34 orang anggota dewan yang hadir saat itu.
Gubernur tetap komit pada RESPEK dan belanja publik naik signifikan. Adapun ringkasan APBD Provinsi Papua TA 2009 adalah total penerimaan Rp 5.322.084.858.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 345.398.000.000,-, dana perimbangan Rp 1.566.890.760.000,- dan pendapatan lain-lain yang sah termasuk dana Otsus sebesar Rp 3.409.796.098.000,-. Pengalokasian APBD Provinsi Papua TA 2009 adalah 78,48 % untuk belanja publik dan belanja birokrasi sejumlah 21,52 %.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program RESPEK dengan block grand-nya guna menumbuhkan semangat pembangunan dari bawah sebagai wahana aktualisasi spirit demokratisasi pembangunan dari rakyat, untuk rakyat dan bermula dari rakyat. Menurut Gubernur, gerakan pembangunan kampung adalah jawaban bagi penderitaan orang miskin yang tersebar di seluruh Papua

(Sumber : Cenderawasih Pos, 20 Desember 2008)


OPINI

Pengesahan APBD TA 2009 yang berjumlah 5 Trilyun Rupiah serta adanya pengalokasian anggaran sebesar 78 % untuk belanja publik mengindikasikan adanya keberpihakan Pemda Provinsi Papua terhadap program-program pembangunan daerah, dengan penekanan pada program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) di seluruh kampung yang berada di Provinsi Papua.

TAMPAKNYA ORIENTASI PEMBANGUNAN PEMDA PROVINSI PAPUA SUDAH TEPAT, MESKIPUN SEMUA PIHAK TETAP PERLU MEMBERIKAN MASUKAN YANG KONSTRUKTIF SERTA MENGAWASI KINERJA PEMDA PROVINSI PAPUA DARI MULAI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PROGRAM, PELAKSANAAN SERTA HASIL YANG DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN TERSEBUT.

SELAIN ITU, PROGRAM PENDIDIKAN, KESEHATAN MAUPUN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TETAP PERLU MEMPEROLEH PERHATIAN DAN MENJADI PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEWILAHAN DI PROVINSI PAPUA.

PENCAPAIAN KOMITMEN PEMDA PROVINSI PAPUA TERSEBUT AKAN SANGAT DITENTUKAN OLEH KINERJA APARATUR PEMDA YANG PROFESIONAL, MEMILIKI INTEGRITAS YANG KUAT, BERKOMITMEN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DAN BERKUALITAS, SERTA KEMAMPUAN KERJASAMA MAUPUN KOORDINASI YANG BAIK ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN, BAIK DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATAN HINGGA DISTRIK DAN KAMPUNG. DI SAMPING ITU, PERANAN TOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT MAUPUN LEMBAGA ADAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH JUGA CUKUP MENENTUKAN DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM RESPEK DAN MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PROSES PEMBANGUNAN DEMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA DALAM BINGKAI NKRI.

PENDIDIKAN GRATIS DI PAPUA

2009 PAPUA BEBAS BIAYA PENDIDIKAN

Khusus untuk Pendidikan Dasar SD dan SMP

Memasuki tahun 2009 mendatang sepertinya bakal menjadi tahun yang istimewa bagi masyarakat Papua. Bagaimana tidak, mulai awal tahun 2009 mendatang Pemprov Papua mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan masyarakat di Papua dari biaya pendidikan. Wakil Gubernur Alex Hasegem, SE mengatakan bahwa mulai Januari tahun anggaran 2009 nanti, kita akan membebaskan orang-orang asli Papua yang miskin dari semua beban dan ongkos-ongkos pelayanan pendidikan. Dikatakan, biaya pendidikan yang dibebaskan itu sementara ini masih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP. Hanya saja, pembebasan biaya pendidikan itu diutamakan pada orang asli Papua dan non Papua yang miskin di seluruh Provinsi Papua, bahkan seragam dan buku-bukunya semua dibiayai oleh pemerintah. Masyarakat miskin itu hampir seluruhnya adalah orang asli Papua yang bermukim di kampung-kampung terpencil, rawa-rawa, gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir dan pulau-pulau terpencil

Wagub menegaskan bahwa program ini sudah pasti akan dilaksanakan sebab sudah disampaikan di depan Sidang Paripurna Dewan dan Pemprov. Sementara ini menurut Wagub Hasegem, anggarannya akan disiapkan oleh Pemprov Papua melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P). Selain itu, bagi semua Kabupaten dan Kota juga diwajibkan menyediakan anggaran secukupnya untuk mendukung dan menanggulangi program ini melalui APBDnya masing-masing.

Di satu sisi kata Wagub Hasegem, pembebasan biaya pendidikan dasar ini harus dibarengi dengan memastikan bahwa guru-guru yang ada juga harus memadai dan benar-benar bertugas di tempatnya, disinilah pentingnya peranan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar terwujud.

(Sumber : Cenderawasih Pos, 16 Desember 2008)

OPINI

Program pembebasan biaya pendidikan dasar tingkat SD dan SMP bagi masyarakat Provinsi Papua yang tergolong miskin perlu diapresiasi sebagai suatu langkah kemajuan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengimplementasikan program Otsus terutama di sektor pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu cara efektif untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua, yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak kepada putra-putri Papua sehingga memiliki kemampuan pikir yang memadai dalam mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan wilayah maupun untuk memajukan taraf kehidupan keluarga masing-masing. Selain itu, diharapkan juga Pemerintah Provinsi Papua memikirkan untuk memberikan bantuan pendidikan untuk tingkat menengah dan tinggi, baik berupa kebijakan yang memihak pada kemajuan pendidikan, pengembangan institusi, sarana/prasarana, peningkatan kesejahteraan guru maupun memfasilitasi kemudahan akses bagi siswa atau mahasiswa dalam memperoleh bantuan pendidikan sesuai kapasitas anggaran Provinsi Papua.

Selain sektor pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun DPRP Prov. Papua selaras dengan amanat Program Otsus Papua. Sampai saat ini Pemerintah Prov. Papua belum mengeluarkan kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Papua maupun program pengembangan ekonomi kerakyatan yang terarah dan terukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Papua.

MASYARAKAT PAPUA SAAT INI MEMBUTUHKAN NIAT DAN KESERIUSAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA YANG TERARAH, TERUKUR, DAN KONSISTEN SERTA DILAKSANAKAN SECARA SIMULTAN DAN KOMPREHENSIF, SEHINGGA DAPAT MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN, YAITU PERCEPATAN PROSES PEMBANGUNAN DAERAH, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MAUPUN TARAF KEHIDUPAN SELURUH MASYARAKAT PAPUA.