Minggu, 30 Maret 2008

YPK TETAP SERIUSI PENDIDIKAN

YPK TETAP SERIUSI PENDIDIKAN

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua Dra WW Kambuaya, MM mengatakan membangun YPK sama halnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua. YPK dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.
Menurutnya, hanya melalui pendidikan, SDM Papua akan terus berkembang sesuai tuntutan jaman yang terus mengalami perubahan dan kemajuandari masa ke masa sehingga membangun dunia pendidikan di Papua merupakan tugas mulia. "Ini tugas kemasyarakatan yang tidak terbilang nilainya", jelas Kambuaya yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.
OPINI :
Betul sekali yang disampaikan Ibu Kambuaya bahwa kemajuan di tanah Papua akan terjadi apabila memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin kompetitif.
Modal utama membangun SDM adalah Pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meletakkan nilai-nilai moralitas dan dapat membangun mental dan karakter pribadi yang tangguh.
Semua lapisan masyarakat bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan, meskipun tanggung jawab utama ada di tangan Pemerintah. Tong semua berdosa apabila masih ada anak Papua yang tidak bisa sekolah karena biaya mahal.
Mari Kitorang bangun pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua.

Kamis, 27 Maret 2008

8 KASUS KORUPSI DAERAH

8 KASUS KORUPSI DAERAH
AKAN DILAPORKAN KE KPK

Ginandjar : Mayoritas dari Papua

Tim upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyampaikan delapan kasus korupsi daerah kepada KPK. Mayoritas kasusnya terjadi di Papua. Tim akan diterima pimpinan KPK hari Jumat (28/3) pagi.
Dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Papua diantaranya adalah penyimpangan dana APBD 2004-2005 di Kabupaten Waropen Rp. 11 Milyar, penyimpangan dana Otsus tahun 2004 di Kabupaten Waropen Rp. 9,2 Milyar, penyimpangan dana Otsus tahun 2004 di Kabupaten Yapen Waropen Rp. 50 Milyar, penyalahgunaan dana Otsus di Kabupaten Tolikara Rp. 28 Milyar.
(Sumber : Cenderawasih Pos, 28 Maret 2008)
OPINI :
Dari hasil Penyelidikan Tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terindikasi adanya penyimpangan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang cukup besar.
Terus lakukan pendalaman dan bila telah terbukti, lakukan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya serta harus mengembalikan kerugian Negara, sehingga tidak ada lagi Elit Politik yang berani melakukan korupsi.
Apabila Korupsi masih subur di tanah Papua ini, maka Kesejahteraan Rakyat tidak akan pernah Terwujud !!!

PEMEKARAN DAERAH BIANG KORUPSI

PEMEKARAN DAERAH BIANG KORUPSI

Ryaas : KPK harus memberikan perhatian

Profesor Ryaas Rasyid mengatakan proses pemekaran daerah merupakan salah satu titik paling rawan terjadinya korupsi. Terlebih, bila aspirasi pemekaran itu diprakarsai oleh daerah induk, maka akan banyak dana APBD yang dikorupsi. Pemekaran yang disponsori Pengusaha juga menjadi awal suburnya korupsi di daerah tersebut, ujar Ryaas Rasyid di acara Pertemuan Pengefektifan Peran Pengawas Internal Lembaga Pemerintahan di Jakarta (27/3).
Ryaas minta pimpinan KPK memberikan perhatian khusus terhadap proses pemekaran daerah, karena rawan korupsi.
Ryaas juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sikap Pemerintah Pusat yang langsung menjadikan daerah hasil pemekaran sebagai daerah otonom. Karena, daerah baru itu langsung dikucuri ratusan milyar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini yang mendorong segelintir elit lokal untuk menikmati dana tersebut.
Dia juga menyarankan agar KPK mendorong Presiden melakukan review pelaksanaan Pilkada langsung , yang memang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh UUD. Di UUD hanya disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pilkada langsung itu hanya interpretasi pemerintah dan DPR.
(Sumber : Cenderawasih Pos, 27 Maret 2008)
OPINI :
Pendapat Bapak Ryaas Rasyid tersebut perlu kitorang cermati, karena hasil dari pengamatan Beliau ternyata ide Pemekaran daerah rawan terjadi korupsi oleh para Pejabat yang bersekongkol dengan Pengusaha Lokal.
Seharusnya Rakyatlah yang menikmati alokasi dana hasil pemekaran wilayah. Apalah jadinya bila dana itu dikorupsi, dan akhirnya Rakyat tetap miskin dan terbelakang.
Di Provinsi Papua jangan sampai terjadi Elit Politik dan Pengusaha yang bersama-sama melakukan korupsi, dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

Rabu, 26 Maret 2008

DEMO TUNTUT REFERENDUM DI DPRP

DEMO TUNTUT REFERENDUM DI DPRP

Pdt Jimmy : Yang Bikin Gagal Otsus Orang Papua


Puluhan demonstran kemarin mendatangi gedung DPRP. Kedatangan pendemo ini, diantaranya meminta referendum dan sejumlah tuntutan kepada DPRP untuk ditindaklanjuti.
Dala orasinya, di depan Ketua DPRP Yance Kayame, Pimpinan demonstran Markus mengatakan bahwa referendum yang mereka maksud sesungguhnya memiliki makna yang luas, dan ia menegaskan bahwa rakyat Papua sekarang ini sangat membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pdt Jimmy juga menyampaikan bahwa yang membuat Otsus Papua gagal adalah orang Papua sendiri, yaitu Pejabat-pejabat Papua baik itu Gubernur, Bupati hingga DPRP dan DPRD di Kabupaten-kabupaten. Ia menyebutkan bahwa para Pejabat yang orang asli Papua itu telah lupa diri, sehingga tidak mampu berpikir jernih untuk mensejahterakan rakyat Papua yang terus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan meskipun dana Otsus yang masuk Papua cukup besar. Harusnya yang nikmati dana Otsus adalah rakyat, bukan pemerintah atau elit-elit pemerintah.
Kata Pdt Jimmy makna merdeka berarti bahwa masyarakat Papua hidup dalam suatu kesejahteraan, baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun politik. Karena itu, ia mengajak seluruh rakyat Papua agar memilih Gubernur dan Wakil Rakyat yang peduli dengan rakyat kecil.
(Sumber : Cenderawasih Pos, 26 Maret 2008)
OPINI :
Dari pernyataan Pimpinan Demonstran dan Pdt Jimmy dapat disimpulkan bahwa REFERENDUM ADALAH PELAKSANAAN PROGRAM OTSUS YANG EFEKTIF DAN DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA. Sedangkan makna MERDEKA ADALAH KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA.
Mulai saat ini marilah kita ganti kata Referendum dan Merdeka, dengan kata-kata : PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF, MERATA DAN BERKEADILAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA, BAIK MENTAL-SPIRITUAL MAUPUN FISIK-MATERIAL, sehingga masyarakat Papua menjadi manusia yang bermartabat serta memiliki keseimbangan fisik dan mental yang merupakan dambaan hakiki dari kehidupan umat manusia.
JANGAN LAGI GUNAKAN KATA-KATA REFERENDUM DAN MERDEKA, KARENA ITU MENGABURKAN MAKNA SESUNGGUHNYA DARI PERJUANGAN UNTUK MEMAJUKAN PROVINSI PAPUA DI MASA MENDATANG. Penggunaan kata-kata Referendum dan Merdeka, hanya akan membuat masyarakat bingung, yang akhirnya akan mengaburkan arah pembangunan yang saat ini sedang Kitorang lakukan.

Senin, 24 Maret 2008

PP 77 JANGAN DIBICARAKAN LAGI

PP 77 JANGAN DIBICARAKAN LAGI

Taha Al Hamid : Bendera tertinggi adalah kesejahteraan rakyat

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), Taha Al Hamid mengatakan pandangan terhadap keberadaan PP Nomor 77 Tahun 2007 soal lambang daerah dan juga Perdasus tentang lambang-lambang daerah Papua yang masih mendapat pro dan kontra di Papua, sebaiknya tidak perlu lagi dibicarakan.
Masalah lambang daerah manapun tidak penting lagi diperdebatkan, yang terpenting ialah bagaimana kesejahteraan dan hak hidup masyarakat Papua terpenuhi, baik pendidikannya, kesehatan maupun ekonomi rakyat serta adanya itikad baik untuk memberantas korupsi. Jadi, bukan bendera atau lambang yang harus digerek setinggi-tingginya, diatasnya itu semua adalah kesejahteraan rakyat Papua, ujar Al Hamid pada Papua Pos saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW KAHMI di DPRD Kota Jayapura, Senin (24/3) kemarin.
(Sumber : Papua Pos, 25 Maret 2008)
OPINI :
SANGAT SETUJU, apa yang dikatakan Pak Taha itu betul. Jangan diperdebatkan lagi masalah PP Nomor 77 Tahun 2007 itu.
Yang menjadi dambaan seluruh masyarakat Papua saat ini adalah KEDAMAIAN, KETENTRAMAN DAN KESEJAHTERAAN sehingga dapat mengembangkan Provinsi Papua yang lebih baik di masa mendatang.
Yang dibutuhkan saat ini adalah PENDIDIKAN GRATIS dan KESEHATAN GRATIS, DAN DISTRIBUSI BARANG LANCAR sehingga harga-harga MURAH. Syarat utamanya adalah BERANTAS KORUPSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PROYEK PEMBANGUNAN, dan JANGAN ADA LAGI TIKUS-TIKUS POLITIK yang menjadikan politik untuk PROYEK PRIBADI dan KELOMPOKNYA.
MASYARAKAT PAPUA MENANTIKAN DENGAN PENUH HARAP KESEJAHTERAAN YANG HAKIKI DI TANAH PAPUA INI.
Shalom.

ANGGOTA DPRP DIDUGA KORUPSI

PERIKSA ANGGOTA DPRP, KEJATI MINTA IJIN MENDAGRI
Dugaan Korupsi Bama RSUD Dok II Jayapura

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menunjukkan keseriusannya untuk menangani dugaan terjadinya korupsi di tubuh RSUD Dok II Jayapura, yang diduga subur penyalahgunaan keuangan negara. Setelah menyeret 4 orang terdakwa dari pihak RSUD dan seorang rekanan ke meja hijau karena dugaan korupsi pengadaan alat Evaporasi fiktif, kini penyelidikan dilanjutkan pada pengadaan bahan makanan RSUD yang juga diduga ada indikasi korupsi.
Kepala Kejati Papua mengatakan penyelidikan sudah hampir rampung, tinggal pemeriksaan seorang anggota DPRP.
Pemeriksaan untuk anggota DPRP yang adalah seorang rekanan RSUD yaitu Direktris CV SK. Pihak Kejati telah melayangkan surat ke Mendagri meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan karena anggota DPRP adalah seorang Pejabat Negara yang harus mendapat ijin untuk pemeriksaan hukum.
(Sumber : Papua Pos, 25 Maret 2008)
OPINI :
Kitorang dukung langkah-langkah Kejati Papua untuk mengungkap korupsi di Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Legislatif, yang jelas-jelas merugikan rakyat.
Anggota DPRP harusnya memiliki integritas dan moralitas untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Anggota DPRP Jangan Omong Doang, tidak bisa jadi teladan.

Jumat, 21 Maret 2008

HAPPY PASKAH DAY

SELAMAT HARI PASKAH TAHUN 2008

"DENGAN SEMANGAT PASKAH, WUJUDKAN KEBERKAHAN DAN KEDAMAIAN SEJATI
DI TANAH PAPUA TERCINTA"


(Fransiskus Wea - bagi seluruh Umat Kristiani yang berbahagia)

RASKIN (BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN)

38 TON RASKIN DISALURKAN

Penyalurannya di Distrik Arso Timur

Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, Pemkab Keerom melalui pemerintah distrik Arso Timur telah menyalurkan beras miskin atau raskin sebanyak 38 ton.
Raskin tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada 11 kampung. Setiap kepala keluarga penerima raskin akan mendapat alokasi 10 Kg dengan harga jual Rp. 1600 per Kg.
Mengenai warga yang tidak memiliki dana untuk membeli raskin, pemerintah distrik mengambil kebijakan membantu warga dengan menggunakan dana operasional kepala distrik dan dana pemberdayaan lainnya. Kebijakan ini ditempuh sebab ini baru pertama kali masyarakat dapatkan raskin. dengan raskin ini, kami berharap masyarakat bisa menikmati makanan yang baik.
Penyaluran raskin bagi masyarakat di 11 kampung diharapkan dapat berjalan lancar setiap bulan sesuai dengan kuota yang ada hingga akhir tahun.
OPINI :
Perhatian Pemkab Keerom terhadap masyarakat miskin, melalui pemberian Raskin perlu didukung dan terus ditindaklanjuti sehingga masyarakat miskin minimal dapat memperbaiki kualitas gizinya.
Seharusnyalah menjadi kewajiban Pemda dan aparat pemerintahan di daerah untuk memikirkan dan melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Rabu, 19 Maret 2008

PENDIDIKAN DI PAPUA

PENDIDIKAN YANG BERJALAN MUNDUR

Disadur dari "Ekspedisi Tanah Papua ; Laporan Jurnalistik Kompas"

Mundur! Begitulah jawaban guru-guru hingga Kepala Daerah di Papua menjawab soal pendidikan di sana.
Viktor Wikom (58), Kepala SD Xaverius di Tanah Merah, Boven Digoel, tanpa keraguan menyebut mundurnya pendidikan. Ia sulit membayangkan bagaimana pendidikan di pedalaman, sedangkan ia yang mengajar di ibu kota Kabupaten saja sulit mengakses materi pelajaran.
Kegetiran pun diungkapkan Theresia Esi Samkakai, guru yang mengajar sejak tahun 1962 di Papua. Kondisi anak-anak Papua saat ini tak beranjak dari masa lalunya ; dekil, berpenyakit kulit, serta buta huruf dan angka. Sungguh, kondisi yang ia temukan hari ini hampir sama dengan setengah abad silam. Bahkan, mutu pendidikannya lebih buruk lagi. Di pedalaman banyak sekolah tak beroperasi. Gedung berdiri tanpa Guru, yang lebih suka mangkir dan keluyuran di kota sambil menunggu gaji buta. Padahal, pendidikanlah harapan terbesar kami untuk bisa berhadapan dengan dunia luar.
Hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2006 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menunjukkan sebanyak 73.729 orang dari 423.122 anak di Papua berusia 7 - 15 tahun tak pernah bersekolah.
Kualitas lulusan SD? Tak sedikit yang buta huruf , apalagi berhitung. "Banyak anak-anak sudah SMP tak bisa baca tulis. Mutu pendidikan di Papua jauh menurun. Guru-guru tak lagi punya jiwa mengabdi untuk membuat anak-anak menjadi pintar, setidaknya bisa baca tulis," kata Marcus Limbong (60), pensiunan Guru SD di Welbuti, Okaba, yang pernah mengajar di pedalaman Distrik Okaba sejak 1970.
Pengawas sekolah yang tak berfungsi menyumbang kian amburadulnya pendidikan. "Banyak pengawas sekolah yang tak pernah tahu lokasi sekolah yang diawasinya. Mereka tak pernah datang dan membiarkan Guru-guru meninggalkan sekolah, " kata Frederick Sitaung (35), satu-satunya guru yang mengajar di SD Poepe, Merauke, sejak 15 tahun terakhir.
Menurut Theresia Esi Samkakai, dulu guru disiapkan tak hanya sebagai pengajar di sekolah, tetapi juga dalam masyarakat. Guru dituntut mampu memotivasi dan memajukan masyarakat secara nyata. Akibatnya, warga pedalaman yang baru saja bersentuhan dengan orang luar pun menghormati guru.
Awal bergabung dengan Indonesia, ketika dikirim banyak guru Trikora dan Taspos untuk mengajar di Papua, mutu pendidikan lumayan baik. Guru-guru dari Kei, Tanimbar, Toraja, ataupun Jawa berdedikasi tinggi. "Semakin lama, guru yang dikirim ke Papua makin kacau, tambahnya.
Menurut Viktor, jiwa mendidik dan pengabdian yang seharusnya jadi kekuatan guru musnah seiring dihapuskannya Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Hal serupa diungkapkan Kepala SD Inpres Tanah Merah Cosmas Kuwet (54). " Guru-guru sekarang kebanyakan hanya mencari kerja, kemauan mengabdi tak penting lagi."

Selasa, 18 Maret 2008

PEMPROV AKAN LOBI PEMERINTAH PUSAT

PEMPROV AKAN LOBI PEMERINTAH PUSAT

Soal Penjelasan Lambang Daerah yang Berpotensi Timbulkan Konflik


Pemerintah Provinsi Papua sesuai rencana akan berbicara (Melobi) dengan Pemerintah Pusat mengenai PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, sebab dengan adanya PP tersebut telah menimbulkan konflik di masyarakat.
Menurut Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, JKH Roembiak PP tersebut sudah baik, namun dalam penjelasan Peraturan tersebut ada hal-hal yang menyimpang. Dalam Pasal 6 Ayat 4 dijelaskan, desain logo daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.
Penjelasan ini menurutnya menyimpang, karena penjelasan itu berbicara hal yang tidak perlu dimasukkan dalam aturan tersebut. Seandainya penjelasan itu tidak ada, kita di daerah pun sudah tahu dan tidak mungkin memuat itu, karena akan disayembarakan secara bebas. Jadi pusat tidak usah mengatur sampai hal-hal yang kecil itu. Kita yang mengatur hal-hal itu dalam Peraturan daerah Khusus, tegasnya.
Roembiak menjelaskan masalah bintang kejora merupakan bagian dari sejarah masa lalu. Ia juga mengatakan, mama-mama yang jual souvenir bintang kejora itu kan bisnis, karena mereka membaca peluang. Jadi harus ada kriteria yang jelas, sebab bisa saja dia memakai itu hanya untuk mengenang.
(Sumber Cenderawasih Pos, 19 Maret 2008)
OPINI :

Kenapa kitorang selalu meributkan masalah peraturan yang sudah dirumuskan dan melalui proses yang panjang.
Segera akhiri Polemik ini karena masih banyak pekerjaan yang harus Kita lakukan. Pendidikan di tanah Papua masih tertinggal, baik kualitas maupun kuantitas ; Kualitas Kesehatan masih jauh dari standar kelayakan ; dan Masalah Kemiskinan Masyarakat Papua sampai saat ini belum ada solusi yang nyata...
Para Pejabat Pemprov, termasuk tokoh-tokoh Papua senangnya hanya berpolitik untuk mengeksploitasi masyarakat yang kebingungan dan masih bergulat dengan kesulitan hidup yang dialaminya. Apakah para pejabat dan tokoh-tokoh itu sudah kehilangan akal sehat dan hati nuraninya ??? Jangan-jangan para Pejabat itu hanya memikirkan Kekuasaannya sendiri, untuk menambah Kekayaannya dan kroni-kroninya.
Mari bersama Kita bangun pemikiran dan karakter daerah Papua yang konstruktif untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Minggu, 16 Maret 2008

MASYARAKAT PNG TETAP MANFAATKAN PASAR TRADISIONAL PERBATASAN RI

MASYARAKAT PNG TETAP MANFAATKAN
PASAR TRADISIONAL PERBATASAN RI

Masyarakat Papua Nugini Guinea (PNG) yang bermukim di perbatasan PNG - RI di Wutung lebih suka berbelanja di pasar tradisional perbatasan Republik Indonesia (RI) wilayah kota Jayapura.
"Kami selalu berbelanja di sini karena harga barang kebutuhan keluarga cukup murahdan letak pasar ini sangat dekat dengan perkampungan kami apalagi warga masyarakat di perbatasan Papua masih memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat di perbatasan PNG", kata seorang warga PNG, Gregorius.
OPINI :
Bila diamati dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara ekonomis barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Jayapura lebih murah dibandingkan di PNG. Dampaknya, warga PNG lebih senang berbelanja di pasar tradisional kita..
Hal positif yang dapat kita ambil, yaitu ; Melalui interaksi antara warga negara RI dan PNG ini dapat kita manfaatkan untuk membangun persaudaraan diantara masyarakat kedua negara. Pertukaran informasi yang terjadi akan memperkaya khasanah berpikir dari masyarakat kedua bangsa ini.

BINTANG KEJORA ; BUKAN LAMBANG KULTUR PAPUA

BINTANG KEJORA
BUKAN LAMBANG KULTUR PAPUA


Bintang Kejora bukanlah lambang kultur masyarakat adat di tanah Papua - wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena setiap suku dan kelompok adat di Papua memiliki lambangnya masing-masing.
Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Papua sekaligus deklarator Paguyuban Pejuang Pembebasan Irian Barat, Ramses Ohe di Jayapura, Minggu menanggapi sikap sekelompok mahasiswa di Manokwari, Papua Barat.
Bintang Kejora, lanjutnya oleh sekelompok orang tertentu dijadikan sebagai lambang separatisme sehingga bintang kejora itu sendiri berdasarkan amanat PP Nomor 77 tahun 2007 tidak dapat dijadikan lambang daerah Papua.
Ramses berpendapat, apabila para mahasiswa di Manokwari yang tergabung dalam BEM itu meminta pemerintah agar mencabut PP nomor 77 tahun 2007 maka itu berarti mereka ingin menjadikan bintang kejora sebagai lambang daerah yang nantinya berujung pada tindakan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika hal itu terjadi maka akan muncul konflik horizontal antarwarga masyarakat Papua sendiri. Hal seperti ini justru tidak kita inginkan bersama.
(Papua Pos, 17 Maret 2008)
OPINI :
Pendapat yang disampaikan Bapak Ohe benar, bahwa setiap suku di tanah Papua memiliki lambangnya masing-masing.
Saat ini yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kedamaian dan kesejahteraan. Jangan terus menerus kita hanya meributkan masalah lambang daerah. Mari mulai saat ini kita fokuskan segenap tenaga dan sumber daya yang kita miliki untuk membangun masyarakat Papua di berbagai bidang, terutama yang mendesak adalah perbaikan kualitas dan sarana pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar, agar generasi muda Papua dapat melangkah maju

Jumat, 14 Maret 2008

9 PENDEMO DITUDUH MAKAR

DIANTARANYA 2 MAHASISWA DAN 1 PELAJAR SMP



Rupaya Polisi tak akan mentolerir aksi pembentangan Bendera Bintang Kejora saat demo penolakan PP nomor 77 tahun 2007 di halaman kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Kamis (13/3). Buktinya dari 12 Pendemo yang diciduk Polisi sebelumnya, kini 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka makar.
Kapolda menghimbau kepada masyarakat di tanah Papua agar tidak terpancing aksi pembentangan Bendera Bintang Kejora tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya aksi itu dilakukan kelompok yang menamakan diri West Papua National Autority (WPNA) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Manokwari. Diantara tersangka ini terdapat 2 mahasiswa masing-masing dari Unipa Manokwari dan STIH Manokwari. Selain itu terdapat pula anak pelajar SMP.
Hasil pemeriksaan sementara, saksi-saksi menyebutkan bendera-bendera yang dibentangkan pemberian dari Ketua Pemuda Adat Wilayah Manokwari Elimelekh Obeth Kaiway. Tersangka dan saksi juga mengaku pembentangan tersebut atas perintah juru bicara WPNA Jack Wanggai.
OPINI :
Sangat disayangkan masih adanya tindakan yang melanggar hukum di tanah Papua, yang dilakukan oleh WPNA dan memanfaatkan para calon intelektual muda Papua.
Saat ini yang dibutuhkan adalah niat yang bersih, pandangan yang positif dan optimisme untuk kembali membangun Papua yang sejahtera dan bermartabat. Kitorang harus tunjukkan bahwa pola-pola kekerasan yang melawan hukum dalam memperjuangkan sesuatu bukan merupakan cara dari masyarakat Papua.
Sebaliknya, kitorang harus membangun citra sebagai manusia intelektual, yang taat hukum dan pada akhirnya dapat membangun tanah Papua yang lebih baik.

Kamis, 13 Maret 2008

BERGABUNG KEMBALI DENGAN NKRI

LAGI "PELARIAN" ASAL PAPUA KEMBALI KE NKRI


Sejumlah warga 'pelarian' asal Papua yang telah lama tinggal di luar negeri kembali ke tanah air dan mereka bertemu Menpora Adhyaksa Dault di Jakarta, Kamis (13/3). Mereka yang kembali diantaranya Adolf Hanasbey (pejabat setingkat Dirjen Departemen Pendidikan Papua Nugini), John Norothou (bekas pejabat di Papua Nugini), Nick Meset (pilot di Australia), dan beberapa orang lainnya.
Mereka didampingi oleh Franz Albert dari Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI) sebuah kelompok independen yang mendukung otonomi khusus Papua dalam Republik Indonesia.
Mereka terpaksa lari ke luar negeri karena merasa tidak puas berada di Papua. Kini mereka kembali ke tanah air karena merasa Indonesia sudah lebih baik. Franz Albert juga mantan pelarian mengatakan, mereka tertarik kembali ke Indonesia karena kondisi di dalam negeri makin baik, adil dan aman. Begitu pula dengan kehidupan demokrasi yang makin maju, terlihat dari kebebasan pers. Ia berharap warga Papua semakin besar dalam memperoleh kesempatan kerja di berbagai bidang.
Menurut Menpora, saat ini telah banyak warga Papua yang menjadi anggota DPR, polisi dan tentara. Menpora mengingatkan memisahkan diri dari NKRI belum tentu memberikan hasil terbaik. Ia mencontohkan di banyak wilayah di luar negeri yang memisahkan diri dari negeri asalnya namun justru mengalami keterpurukan.
OPINI :
Kitorang basodara, perbedaan pendapat janganlah dijadikan permusuhan. Kito sambut Bapak-Bapak yang pulang ke tanah Papua dengan damai. Kito tunggu pengabdian Bapak-Bapak untuk membangun masyarakat Papua yang sejahtera dan bermartabat.
Asalkan kito semua memiliki niat yang bersih, pandangan Bapak Menpora bahwa masyarakat Papua dapat sejahtera dalam NKRI dapat terwujud. Kita mesti bangun PERSATUAN dan PERSAUDARAAN diantara semua masyarakat Indonesia, karena dengan itu Bangsa Indonesia akan kuat.

Rabu, 12 Maret 2008

HARI INI DANA RESPEK PEGUBIN
MULAI DIBAGIKAN



Dana Respek 2007 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Pegunungan Bintang baru mulai dibagikan hari ini (Rabu, 12/3) karena sulitnya wilayah medan yang harus ditempuh.
Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Drs. Theo Sitokdana mengatakan untuk wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan terdiri dari 110 kampung, masing-masing mendapat secara merata Rp. 100 juta per kampung.
Wakil Bupati menjelaskan sesuai petunjuk pemerintah provinsi mekanisme pencairan dana Respek disalurkan melalui rekening Bank Papua dan diterima oleh tiga unsur yakni tokoh agama, adat dan Pemerintahan Kampung.
OPINI :
Dana Respek seharusnya ditujukan untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan masyarakat kampung.
JANGAN DANA ITU HANYA DIBAGI-BAGIKAN PADA PARA TOKOH KAMPUNG NAMUN TIDAK DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.
Pemda dan aparat pemerintah di Kampung bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana Respek tersebut...
JANGAN SAMPAI KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN UANG MENJADI BUDAYA YANG SEMAKIN MEREBAK DI KALANGAN PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT, DENGAN MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT.

Sabtu, 08 Maret 2008

DANA BOS

DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)
BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2007 DIPUBLIKASIKAN
OPINI :

Selama 4 hari berturut-turut, mulai tanggal 4 Maret hingga sekarang, di koran Cenderawasih Pos diumumkan bantuan dana BOS kepada semua Sekolah Dasar di Propinsi Papua dan Papua Barat. Bantuan yang diberikan pada setiap sekolah berkisar antara 600 juta rupiah hingga 2 milyar rupiah.

Saya rasa dengan bantuan tersebut seharusnya mampu mewujudkan pendidikan dasar gratis bagi adek-adek kita di seluruh wilayah Papua, asalkan dana yang diberikan pada setiap sekolah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak dikorupsi oleh Kepala Sekolah, Guru maupun Pengurus Sekolah.

Diharapkan juga Dinas Pendidikan dapat mengawasi dan meminta laporan berkala dari setiap sekolah untuk pemanfaatan dana BOS tersebut sehingga akuntabilitas sekolah dapat dipertanggungjawabkan..

OPM

36 OPM MENYERAH
"Didepan Rombongan Menteri Berjanji Setia Kepada NKRI"
Ke-36 anggota TPN/OPM itu merupakan kelompok WS. Telengge, Komandan Kompi TPN/OPM sektor Pegunungan Tengah yang bermarkas di Tiom, Wamena Kabupaten Jayawijaya.

“Mereka mau menyerahkan diri untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, karena mereka telah menyadari bahwa apa yang diperjuangkan selama ini hanya sia-sia. Selain itu mereka juga disadarkan dengan kondisi Papua sekarang ini sudah maju dan lebih baik lagi, terutama di era otonomi khusus sekarang ini”, ujar Danrem 172/PWY, Kolonel Kav Burhanudin Siagian. Danrem memandang bahwa perjuangan mereka untuk Papua merdeka itu bukan murni dari mereka, tapi mereka itu merupakan korban dari kepentingan politik tertentu. Mereka mudah dimanfaatkan karena factor kesejahteraan yang kurang berpihak pada mereka.

Selanjutnya, sebanyak 36 orang anggota TPN/OPM tersebut menyatakan janji akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di depan para Menteri antara lain, Menko Kesra, Aburizal Bakrie, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan Mendagri Mardiyanto.

OPINI :

Apakah rekan-rekan ke-36 mantan anggota TPN/OPM ini Menyerah atau Sadar akan perjuangan mereka yang sia-sia ??? Pernyataan tersebut mengandung konotasi dan interpretasi yang berbeda.

Bagaimanapun juga, kita mesti menyambut dengan baik upaya berbagai pihak untuk berdamai dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hilangkan rasa saling curiga ; dan mari kita bantu Saudara-saudara kita ini untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dan selanjutnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan.

Saya rasa kemandirian Saudara-saudara Kita ini perlu ditumbuhkan (baca : diberdayakan) dan mereka perlu dilatih keterampilan tertentu, bahkan diberikan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menopang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Saya rasa prinsip memberikan “Kail” lebih bermanfaat daripada sekedar memberikan “ikan” namun mereka perlu dilatih untuk mahir dalam memancing..

Selamat bergabung Saudaraku….
Mari Kita bangun Papua yang damai dan sejahtera.

Kamis, 06 Maret 2008

PAPUA HOTLINE - RENCANA TERBITKAN PERPPU PAPUA BARAT

DPRP dan MRP sambut positif
'Terkait rencana Presiden terbitkan Perppu Papua Barat'



Adanya Komitmen dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 mendapat tanggapan positif dari Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM.

“Masalah Propinsi Papua Barat yang selama ini dipersoalkan karena dianggap sebagai Provinsi yang inkonstitusional akan segera berakhir, sebab bagaimanapun di wilayah Provinsi Papua Barat itu juga ada masyarakat Papua”, ungkapnya.

Presiden telah mengatur bahwa dalam tempo dua bulan akan lahir suatu Perppu agar Provinsi Papua Barat bisa resmi dan memenuhi syarat dalam UU 21/2001, sehingga akan dikucurkan dana ke provinsi tersebut untuk kepentingan rakyat yang ada di sana.

Masih menurut Drs John Ibo, MM, “jawaban yang paling tepat untuk membangun masyarakat Papua adalah dengan otonomi khusus. Rakyat Papua harus mengerti bahwa ketika tolak otonomi khusus, tidak serta merta akan merdeka. Tetapi kondisi akan kembali ke pemerintahan seperti dulu, yang penuh intimidasi, kekerasan dan sebagainya”.

Dijelaskan bahwa dunia mengakui otonomi khusus, sehingga yang perlu dibicarakan yakni kelalaian pemerintah (khususnya Pemda – Wea) untuk menjalankan otonomi khusus tersebut secara baik.

Komitmen Presiden, akan tetap konsisten membangun dan mensejahterakan orang Papua melalui otonomi khusus.

Sementara itu, tanggapan positif juga datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Wakil Ketua I MRP Ir Frans Wospakrik, M.Sc yang ditemui Cendrawasih Pos kemarin sangat antusias menanggapi lahirnya Perppu tersebut “ itu bagus, kita harus sambut positif kebijakan Presiden itu,”

Dan apa yang telah dilakukan Presiden SBY itu menurut Wospakrik merupakan upaya konkrit dari komitment forum tersebut untuk meyelesaikan masalah Papua Barat. Dengan adanya Perppu tersebut, maka masalah distribusi dana Otsus ke Papua Barat yang selama ini kerap menjadi persoalan akan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacupada Perppu tersebut.

(Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)

OPINI :

Setuju dengan Bapak John Ibo dan Bapak Frans Wosparik !!!

Mari bersama kita dukung program otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dengan dana yang diberikan, Bapak Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Papua dan Papua Barat harus merumuskan program yang konkrit, terpadu, terkendali serta menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Kepercayaan dan Tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik karena Tuhan akan selalu mengawasi tindakan yang Bapak-Bapak lakukan.

HUT KOTA JAYAPURA

SEJARAH KOTA JAYAPURA, YANG KITA CINTAI

Tanggal 7 Maret 2008 besok, Kota Jayapura genap berusia 98 tahun. Dalam usianya yang menjelang satu abad ini, kota Jayapura sudah banyak mengalami lintasan sejarah dan perubahan yang cukup besar.


1. Awalnya Kota Jayapura hanya merupakan salah satu Pos Pertahanan Tentara Belanda di kawasan Pasifik
2. Sudah ada penduduk asli yang beraktifitas di daerah ini, terbukti ada tanaman-tanaman produktif milik penduduk di kawasan ini
3. Tanggal 7 Maret 1910, diberi nama Hollandia (artinya, tanah yang melengkung atau tempat berteluk) dan saat ini ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jayapura.
4. Tahun 1946 – 1951, berubah nama menjadi Kota Baru, karena merupakan Kompleks militer baru baru tentara NICA.
5. Tahun 1951 – 1955, berubah nama menjadi Hollandia Stad.
6. Tahun 1958, berubah nama menjadi Hollandia-Binnen
7. Tanggal 31 Desember 1962 dengan berakhirnya era kerajaan Belanda di tanah Papua dan selanjutnya berada di bawah UNTEA, nama kota berubah menjadi Kota Baru.
8. Tanggal 1 Mei 1963, masa pemerintahan RI berubah nama menjadi Sukarnapura.
9. Tahun 1965, berubah nama menjadi Jayapura sampai saat ini.


(Disarikan dari : Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)


OPINI :


SELAMAT ULANG TAHUN

KOTA JAYAPURA YANG KE - 98

"TUHAN MEMBERKATI"


KITA JADIKAN MOMENTUM INI

BUKAN SEBATAS PERAYAAN TANPA MAKNA ;


” EVALUASI DIRI DAN SUSUN LANGKAH,

UNTUK BERSAMA MELANGKAH MAJU”


(Fransiskus Wea – buat seluruh Warga Kota Jayapura)

ISU KEMISKINAN

KEMISKINAN JANGAN JADI ALAT POLITIK

Presiden SBY mengingatkan kepada para politisi dan calon Kepala Daerah untuk tidak memanfaatkan kemiskinan sebagai komoditas politik. Para tokoh sebaiknya langsung memberikan bantuan konkrit kepada rakyat ketimbang mengobral janji manis mengatasi kemiskinan. Lebih parah lagi bila dibumbui dengan mencerca dan memprovokasi rakyat.

Menurut SBY, seorang pemimpin atau tokoh sejati akan ikhlas memberikan bantuan kepada rakyatnya.

Masyarakat diminta tidak mudah terbuai dengan janji manis yang mungkin akan marak menjelang Pemilu.

SBY menyatakan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan membiarkan kemiskinan di negeri ini. Langkah yang dilakukan adalah menaikkan dana pengurangan kemiskinan menjadi Rp. 80 Trilyun pada 2008. Biaya pendidikan juga digratiskan dan mengadakan asuransi kesehatan yang berkualitas bagi yang kurang mampu serta melakukan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

(Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)


OPINI :

Betul yang disampaikan Bapak Presiden.

Sekarang banyak sekali Politisi yang memanfaatkan isu “Kemiskinan” untuk membangun Popularitas murahan, bahkan ada juga dengan provokasi Politisi itu yang meresahkan dan mengancam kedamaian serta ketentraman masyarakat.

WASPADAI POLITISI MURAHAN, YANG MEMANFAATKAN RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA.

Di sisi lain, Pemerintah memang belum maksimal dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Kebijakan makro mungkin sudah memadai, namun implementasinya banyak yang menyimpang. Itu juga adalah tanggung jawab Pemerintah. Dan bapak SBY tidak bisa melepas tangan begitu saja.

Apa standar kemiskinan sudah layak ?
Apa data yang tersaji tentang kemiskinan sudah akurat ?
Apa sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik ?
Apa kelakuan aparat negara sudah profesional dan bermoral ???
.......dan pertanyaan-pertanyaan lain.

Semua ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik !!!!

Selasa, 04 Maret 2008

KECERIAAN ANAK-ANAK PUNCAK JAYA, PROPINSI PAPUA



KECERIAAN ANAK-ANAK PUNCAK JAYA, PROPINSI PAPUA

Anak-anak di Kabupaten Puncak Jaya sedang bermain ke kampung tetangga. Anak laki-laki dan perempuan dari berbagai kampung bergabung untuk bermain, yang merupakan gambaran keceriaan di masa kecil.

Kedamaian dan keceriaan anak-anak antar kampung ini, merupakan representasi dari karakter dasar manusia, yaitu keinginan dan kebutuhan untuk hidup bersama dalam kedamaian dan cinta kasih. KITA MESTI BELAJAR DARI ANAK PUNCAK JAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN..

(Foto diambil di Puncak Jaya, 5 Januari 2008)

TIGA MENTERI KUNJUNGI PAPUA

BESOK 3 MENTERI KUNJUNGI PAPUA

Papua memang selalu menjadi perhatian, khususnya masyarakat, tak heran kalau besok, dipastikan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan tiba di Papua.

Menteri tersebut masing-masing adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri H. Mardiyanto, dan Menteri PU Joko Kirmanto.

Ketiga menteri tersebut direncanakan akan berkunjung di kampung Kamero , Kabupaten Tolikara, untuk meresmikan Kompleks Pemukiman Perumahan Rakyat terpadu bantuan Menko Kesra pasca bantuan dan konflik di daerah tersebut.

Perumahan tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan dana APBN dan sekarang perumahan yang diperuntukkan bagi rakyat tersebut telah rampung dan siap dihuni.

OPINI :

Perhatian pemri cukup bagus untuk masyarakat Papua.

Semoga Perumahan yang sudah dibangun, benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat kampung Kamero yang menderita akibat konflik. Kadangkala pelaksanaan di lapangan menyimpang dari tujuan awal pembangunan Perumahan bagi Rakyat yang menderita.

Mari Kita Awasi Bersama.
PUTRA RATU INGGRIS BERKUNJUNG KE PAPUA


Putra kedua Ratu Inggris Elizabeth II, Pangeran Andrew (Duke of York) melakukan kunjungan ke Propinsi Papua, dalam rangka meninjau BP (British Petroleum) di lapangan gas Tangguh, Papua.

Di Inggris, proyek Tangguh ini termasuk yang dibanggakan, kata Pangeran Andrew.

Salah satu agenda Pangeran Andrew adalah meresmikan kantor baru BP di Tangguh, Papua.

OPINI :

Kunjungan ini diharapkan dapat membawa berkah bagi pembangunan di wilayah Tangguh, karena nilai investasi yang ditanamkan cukup besar.

Semoga Pemri, Pemda dan British Petroleum dapat mewujudkan komitmennya, yang akhirnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Tangguh.

Jangan sampai proyek ini hanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat saja !!!

SBY Terbitkan Perppu Papua Barat.

SBY Terbitkan Perppu Papua Barat.

Agar Bisa Terima Dana Otsus



Masyarakat Provinsi Papua Barat akhirnya mendapat kejelasan hukum terkait statusnya di undang-undang otonomi khusus (Otsus). Dalam waktu dua bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam UU nomor 21 tahun 2001.

Tanpa Perppu tersebut, Propinsi Papua Barat tidak masuk sebagai daerah yang mendapat otonomi khusus. "Dengan demikian seluruh tanah Papua, baik propinsi Papua maupun Papua Barat, berada di bawah UU Otsus "' kata SBY saat konferensi pers di kantor Presiden kemarin. Keputusan tersebut diambil SBY saat melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Papua, yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP John Ibo, Ketua MRP Agus Alua, Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Ijie, serta anggota DPR RI dari Papua Yorris Raweyai.

Nilai positif terbitnya Perppu bagi Papua Barat adalah propinsi tersebut berhak mendapat kucuran dana otsus dan dana lain yang diperuntukkan bagi pembangunan tanah dan masyarakat Papua.

(Cendrawasih Pos, 5 Maret 2008)



OPINI :

Langkah yang dilakukan Pemerintah pusat sudah baik, dengan memberi kerangka hukum bagi pelaksanaan Otsus, baik di propinsi Papua maupun Papua Barat. Nilai dana otsus yang dikucurkan pun terbilang besar, kurang lebih 28 trilyun rupiah atau setara 3.076.000.000 (3 trilyun) U.S Dolar (Dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai anggaran untuk Departemen Pemerintahan RI.

Sebagai anak Papua, kita bersyukur atas perhatian Pemri terhadap pembangunan tanah kita untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Tahapan selanjutnya, kita harus senantiasa mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua.

Jangan terjadi lagi Korupsi di tubuh Pemerintah Daerah, dimana mereka hidup mewah di atas penderitaan masyarakat Papua.

Bila itu berjalan dengan baik, Kitorang akan bisa maju sejajar dengan daerah lain di Indonesia.