Minggu, 30 Maret 2008
YPK TETAP SERIUSI PENDIDIKAN
Kamis, 27 Maret 2008
8 KASUS KORUPSI DAERAH
PEMEKARAN DAERAH BIANG KORUPSI
Rabu, 26 Maret 2008
DEMO TUNTUT REFERENDUM DI DPRP
Senin, 24 Maret 2008
PP 77 JANGAN DIBICARAKAN LAGI
ANGGOTA DPRP DIDUGA KORUPSI
Jumat, 21 Maret 2008
HAPPY PASKAH DAY
(Fransiskus Wea - bagi seluruh Umat Kristiani yang berbahagia)
RASKIN (BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN)
Rabu, 19 Maret 2008
PENDIDIKAN DI PAPUA
Selasa, 18 Maret 2008
PEMPROV AKAN LOBI PEMERINTAH PUSAT
Minggu, 16 Maret 2008
MASYARAKAT PNG TETAP MANFAATKAN PASAR TRADISIONAL PERBATASAN RI
BINTANG KEJORA ; BUKAN LAMBANG KULTUR PAPUA
Jumat, 14 Maret 2008
DIANTARANYA 2 MAHASISWA DAN 1 PELAJAR SMP
Kamis, 13 Maret 2008
BERGABUNG KEMBALI DENGAN NKRI
Rabu, 12 Maret 2008
Sabtu, 08 Maret 2008
DANA BOS
Selama 4 hari berturut-turut, mulai tanggal 4 Maret hingga sekarang, di koran Cenderawasih Pos diumumkan bantuan dana BOS kepada semua Sekolah Dasar di Propinsi Papua dan Papua Barat. Bantuan yang diberikan pada setiap sekolah berkisar antara 600 juta rupiah hingga 2 milyar rupiah.
Saya rasa dengan bantuan tersebut seharusnya mampu mewujudkan pendidikan dasar gratis bagi adek-adek kita di seluruh wilayah Papua, asalkan dana yang diberikan pada setiap sekolah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak dikorupsi oleh Kepala Sekolah, Guru maupun Pengurus Sekolah.
Diharapkan juga Dinas Pendidikan dapat mengawasi dan meminta laporan berkala dari setiap sekolah untuk pemanfaatan dana BOS tersebut sehingga akuntabilitas sekolah dapat dipertanggungjawabkan..
OPM
"Didepan Rombongan Menteri Berjanji Setia Kepada NKRI"
“Mereka mau menyerahkan diri untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, karena mereka telah menyadari bahwa apa yang diperjuangkan selama ini hanya sia-sia. Selain itu mereka juga disadarkan dengan kondisi Papua sekarang ini sudah maju dan lebih baik lagi, terutama di era otonomi khusus sekarang ini”, ujar Danrem 172/PWY, Kolonel Kav Burhanudin Siagian. Danrem memandang bahwa perjuangan mereka untuk Papua merdeka itu bukan murni dari mereka, tapi mereka itu merupakan korban dari kepentingan politik tertentu. Mereka mudah dimanfaatkan karena factor kesejahteraan yang kurang berpihak pada mereka.
Selanjutnya, sebanyak 36 orang anggota TPN/OPM tersebut menyatakan janji akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di depan para Menteri antara lain, Menko Kesra, Aburizal Bakrie, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan Mendagri Mardiyanto.
OPINI :
Apakah rekan-rekan ke-36 mantan anggota TPN/OPM ini Menyerah atau Sadar akan perjuangan mereka yang sia-sia ??? Pernyataan tersebut mengandung konotasi dan interpretasi yang berbeda.
Bagaimanapun juga, kita mesti menyambut dengan baik upaya berbagai pihak untuk berdamai dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Hilangkan rasa saling curiga ; dan mari kita bantu Saudara-saudara kita ini untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dan selanjutnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan.
Saya rasa kemandirian Saudara-saudara Kita ini perlu ditumbuhkan (baca : diberdayakan) dan mereka perlu dilatih keterampilan tertentu, bahkan diberikan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menopang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Saya rasa prinsip memberikan “Kail” lebih bermanfaat daripada sekedar memberikan “ikan” namun mereka perlu dilatih untuk mahir dalam memancing..
Selamat bergabung Saudaraku….
Mari Kita bangun Papua yang damai dan sejahtera.
Kamis, 06 Maret 2008
PAPUA HOTLINE - RENCANA TERBITKAN PERPPU PAPUA BARAT
'Terkait rencana Presiden terbitkan Perppu Papua Barat'
Adanya Komitmen dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 mendapat tanggapan positif dari Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM.
“Masalah Propinsi Papua Barat yang selama ini dipersoalkan karena dianggap sebagai Provinsi yang inkonstitusional akan segera berakhir, sebab bagaimanapun di wilayah Provinsi Papua Barat itu juga ada masyarakat Papua”, ungkapnya.
Presiden telah mengatur bahwa dalam tempo dua bulan akan lahir suatu Perppu agar Provinsi Papua Barat bisa resmi dan memenuhi syarat dalam UU 21/2001, sehingga akan dikucurkan dana ke provinsi tersebut untuk kepentingan rakyat yang ada di sana.
Masih menurut Drs John Ibo, MM, “jawaban yang paling tepat untuk membangun masyarakat Papua adalah dengan otonomi khusus. Rakyat Papua harus mengerti bahwa ketika tolak otonomi khusus, tidak serta merta akan merdeka. Tetapi kondisi akan kembali ke pemerintahan seperti dulu, yang penuh intimidasi, kekerasan dan sebagainya”.
Dijelaskan bahwa dunia mengakui otonomi khusus, sehingga yang perlu dibicarakan yakni kelalaian pemerintah (khususnya Pemda – Wea) untuk menjalankan otonomi khusus tersebut secara baik.
Komitmen Presiden, akan tetap konsisten membangun dan mensejahterakan orang Papua melalui otonomi khusus.
Sementara itu, tanggapan positif juga datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Wakil Ketua I MRP Ir Frans Wospakrik, M.Sc yang ditemui Cendrawasih Pos kemarin sangat antusias menanggapi lahirnya Perppu tersebut “ itu bagus, kita harus sambut positif kebijakan Presiden itu,”
Dan apa yang telah dilakukan Presiden SBY itu menurut Wospakrik merupakan upaya konkrit dari komitment forum tersebut untuk meyelesaikan masalah Papua Barat. Dengan adanya Perppu tersebut, maka masalah distribusi dana Otsus ke Papua Barat yang selama ini kerap menjadi persoalan akan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacupada Perppu tersebut.
(Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)
OPINI :
Setuju dengan Bapak John Ibo dan Bapak Frans Wosparik !!!
Mari bersama kita dukung program otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan dana yang diberikan, Bapak Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Papua dan Papua Barat harus merumuskan program yang konkrit, terpadu, terkendali serta menyentuh kepentingan masyarakat luas.
HUT KOTA JAYAPURA
SEJARAH KOTA JAYAPURA, YANG KITA CINTAI
Tanggal 7 Maret 2008 besok, Kota Jayapura genap berusia 98 tahun. Dalam usianya yang menjelang satu abad ini, kota Jayapura sudah banyak mengalami lintasan sejarah dan perubahan yang cukup besar.
1. Awalnya Kota Jayapura hanya merupakan salah satu Pos Pertahanan Tentara Belanda di kawasan Pasifik
2. Sudah ada penduduk asli yang beraktifitas di daerah ini, terbukti ada tanaman-tanaman produktif milik penduduk di kawasan ini
3. Tanggal 7 Maret 1910, diberi nama Hollandia (artinya, tanah yang melengkung atau tempat berteluk) dan saat ini ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jayapura.
4. Tahun 1946 – 1951, berubah nama menjadi Kota Baru, karena merupakan Kompleks militer baru baru tentara NICA.
5. Tahun 1951 – 1955, berubah nama menjadi Hollandia Stad.
6. Tahun 1958, berubah nama menjadi Hollandia-Binnen
7. Tanggal 31 Desember 1962 dengan berakhirnya era kerajaan Belanda di tanah Papua dan selanjutnya berada di bawah UNTEA, nama kota berubah menjadi Kota Baru.
8. Tanggal 1 Mei 1963, masa pemerintahan RI berubah nama menjadi Sukarnapura.
9. Tahun 1965, berubah nama menjadi Jayapura sampai saat ini.
(Disarikan dari : Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)
OPINI :
SELAMAT ULANG TAHUN
KOTA JAYAPURA YANG KE - 98
"TUHAN MEMBERKATI"
KITA JADIKAN MOMENTUM INI
BUKAN SEBATAS PERAYAAN TANPA MAKNA ;
” EVALUASI DIRI DAN SUSUN LANGKAH,
UNTUK BERSAMA MELANGKAH MAJU”
(Fransiskus Wea – buat seluruh Warga Kota Jayapura)
ISU KEMISKINAN
Presiden SBY mengingatkan kepada para politisi dan calon Kepala Daerah untuk tidak memanfaatkan kemiskinan sebagai komoditas politik. Para tokoh sebaiknya langsung memberikan bantuan konkrit kepada rakyat ketimbang mengobral janji manis mengatasi kemiskinan. Lebih parah lagi bila dibumbui dengan mencerca dan memprovokasi rakyat.
Menurut SBY, seorang pemimpin atau tokoh sejati akan ikhlas memberikan bantuan kepada rakyatnya.
Masyarakat diminta tidak mudah terbuai dengan janji manis yang mungkin akan marak menjelang Pemilu.
SBY menyatakan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan membiarkan kemiskinan di negeri ini. Langkah yang dilakukan adalah menaikkan dana pengurangan kemiskinan menjadi Rp. 80 Trilyun pada 2008. Biaya pendidikan juga digratiskan dan mengadakan asuransi kesehatan yang berkualitas bagi yang kurang mampu serta melakukan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
(Cenderawasih Pos, 6 Maret 2008)
OPINI :
Betul yang disampaikan Bapak Presiden.
Sekarang banyak sekali Politisi yang memanfaatkan isu “Kemiskinan” untuk membangun Popularitas murahan, bahkan ada juga dengan provokasi Politisi itu yang meresahkan dan mengancam kedamaian serta ketentraman masyarakat.
WASPADAI POLITISI MURAHAN, YANG MEMANFAATKAN RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA.
Di sisi lain, Pemerintah memang belum maksimal dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Kebijakan makro mungkin sudah memadai, namun implementasinya banyak yang menyimpang. Itu juga adalah tanggung jawab Pemerintah. Dan bapak SBY tidak bisa melepas tangan begitu saja.
Apa standar kemiskinan sudah layak ?
Apa data yang tersaji tentang kemiskinan sudah akurat ?
Apa sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik ?
Apa kelakuan aparat negara sudah profesional dan bermoral ???
.......dan pertanyaan-pertanyaan lain.
Semua ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik !!!!
Selasa, 04 Maret 2008
KECERIAAN ANAK-ANAK PUNCAK JAYA, PROPINSI PAPUA
KECERIAAN ANAK-ANAK PUNCAK JAYA, PROPINSI PAPUA
Anak-anak di Kabupaten Puncak Jaya sedang bermain ke kampung tetangga. Anak laki-laki dan perempuan dari berbagai kampung bergabung untuk bermain, yang merupakan gambaran keceriaan di masa kecil.
Kedamaian dan keceriaan anak-anak antar kampung ini, merupakan representasi dari karakter dasar manusia, yaitu keinginan dan kebutuhan untuk hidup bersama dalam kedamaian dan cinta kasih. KITA MESTI BELAJAR DARI ANAK PUNCAK JAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN..
(Foto diambil di Puncak Jaya, 5 Januari 2008)
TIGA MENTERI KUNJUNGI PAPUA
Papua memang selalu menjadi perhatian, khususnya masyarakat, tak heran kalau besok, dipastikan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan tiba di Papua.
Menteri tersebut masing-masing adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri H. Mardiyanto, dan Menteri PU Joko Kirmanto.
Ketiga menteri tersebut direncanakan akan berkunjung di kampung Kamero , Kabupaten Tolikara, untuk meresmikan Kompleks Pemukiman Perumahan Rakyat terpadu bantuan Menko Kesra pasca bantuan dan konflik di daerah tersebut.
Perumahan tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan dana APBN dan sekarang perumahan yang diperuntukkan bagi rakyat tersebut telah rampung dan siap dihuni.
OPINI :
Perhatian pemri cukup bagus untuk masyarakat Papua.
Semoga Perumahan yang sudah dibangun, benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat kampung Kamero yang menderita akibat konflik. Kadangkala pelaksanaan di lapangan menyimpang dari tujuan awal pembangunan Perumahan bagi Rakyat yang menderita.
Mari Kita Awasi Bersama.
Putra kedua Ratu Inggris Elizabeth II, Pangeran Andrew (Duke of York) melakukan kunjungan ke Propinsi Papua, dalam rangka meninjau BP (British Petroleum) di lapangan gas Tangguh, Papua.
Di Inggris, proyek Tangguh ini termasuk yang dibanggakan, kata Pangeran Andrew.
Salah satu agenda Pangeran Andrew adalah meresmikan kantor baru BP di Tangguh, Papua.
OPINI :
Kunjungan ini diharapkan dapat membawa berkah bagi pembangunan di wilayah Tangguh, karena nilai investasi yang ditanamkan cukup besar.
Semoga Pemri, Pemda dan British Petroleum dapat mewujudkan komitmennya, yang akhirnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Tangguh.
Jangan sampai proyek ini hanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat saja !!!
SBY Terbitkan Perppu Papua Barat.
Agar Bisa Terima Dana Otsus
Masyarakat Provinsi Papua Barat akhirnya mendapat kejelasan hukum terkait statusnya di undang-undang otonomi khusus (Otsus). Dalam waktu dua bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam UU nomor 21 tahun 2001.
Tanpa Perppu tersebut, Propinsi Papua Barat tidak masuk sebagai daerah yang mendapat otonomi khusus. "Dengan demikian seluruh tanah Papua, baik propinsi Papua maupun Papua Barat, berada di bawah UU Otsus "' kata SBY saat konferensi pers di kantor Presiden kemarin. Keputusan tersebut diambil SBY saat melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Papua, yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP John Ibo, Ketua MRP Agus Alua, Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Ijie, serta anggota DPR RI dari Papua Yorris Raweyai.
Nilai positif terbitnya Perppu bagi Papua Barat adalah propinsi tersebut berhak mendapat kucuran dana otsus dan dana lain yang diperuntukkan bagi pembangunan tanah dan masyarakat Papua.
(Cendrawasih Pos, 5 Maret 2008)
OPINI :
Langkah yang dilakukan Pemerintah pusat sudah baik, dengan memberi kerangka hukum bagi pelaksanaan Otsus, baik di propinsi Papua maupun Papua Barat. Nilai dana otsus yang dikucurkan pun terbilang besar, kurang lebih 28 trilyun rupiah atau setara 3.076.000.000 (3 trilyun) U.S Dolar (Dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai anggaran untuk Departemen Pemerintahan RI.
Sebagai anak Papua, kita bersyukur atas perhatian Pemri terhadap pembangunan tanah kita untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Tahapan selanjutnya, kita harus senantiasa mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua.
Jangan terjadi lagi Korupsi di tubuh Pemerintah Daerah, dimana mereka hidup mewah di atas penderitaan masyarakat Papua.
Bila itu berjalan dengan baik, Kitorang akan bisa maju sejajar dengan daerah lain di Indonesia.