DAP : Bpk. FORKORUS

DAP NILAI SEBAGAI BENTUK TEKANAN PSIKOLOGIS

SOAL MUNCULNYA STIGMA SEPARATIS POLITIK

Munculnya stigma separatis berpolitik berbahaya sebagaimana dilontarkan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Max Donald Aer merupakan salah satu bentuk tekanan psikologis terhadap masyarakat adat. Hal ini sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang didampingi Sekretaris Umum DAP Leonard Imbiri saat menggelar jumpa pers di Waena, Minggu (11/5).
Forkorus menyatakan, sesungguhnya DAP bukan berjuang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap siapa saja. Kalau ada yang mengatakan itu separatis, makar, kami justru balik bertanya sebenarnya di mana, sebab yang kami lakukan adalah membela hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Forkorus menilai, apa yang dilontarkan oleh Kapolda adalah hal yang aneh. Dia bilang ada separatis berpolitik. Istilah ini baru muncul 2008. Jadi saya takut jangan sampai ada generasi berikutnya yang berkembang dari istilah ini. Dulu separatis bersenjata, terus sudah tidak bisa ditangkap yang mana separatis bersenjatanya, terus pakai lagi separatis berpolitik, terus nanti akan pakai istilah apa lagi.
Pihaknya menegaskan, hal yang semacam ini merupakan tekanan psikologis terhadap masyarakat, karena itu tidak bisa dibuktikan. Yang mana separatis politik, siapa orangnya. Kalau tahu tangkap dan penjarakan. Tapi politik itu kan hak asasi manusia. Jadi lucu juga jika kemudian orang yang berpolitik kemudian ditangkap.

OPINI

Bila mencermati pernyataan dari Bapak Forkorus Yaboisembut yang menyanggah pendapat Kapolda Prov. Papua tentang definisi separatis politik menunjukkan bahwa Bapak Forkorus dan DAP kurang paham tentang makna separatis politik itu. Separatis politik adalah orang atau organisasi yang memperjuangkan aspirasi merdeka padahal tong sudah punya negara yaitu Indonesia, termasuk memperjuangkan dan menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan eksistensi Negara Papua Merdeka.

Menjadi pertanyaan adalah : MENGAPA DAP GUSAR DENGAN PERNYATAAN KAPOLDA ? APAKAH DAP TERMASUK ORGANISASI YANG MENGANGGAP DIRINYA SEPARATIS ? PADAHAL KAPOLDA DALAM PERNYATAANNYA TIDAK MENYEBUTKAN DAP SEBAGAI KELOMPOK SEPARATIS. Polemik ini menjadi aneh dan lucu karena ada asap padahal tidak ada apinya.

Pertanyaan selanjutnya adalah APA YANG ADA DI BALIK ORGANISASI DAP? APAKAH MEMANG BETUL DAP MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT ADAT? Sekarang seluruh masyarakat Papua membutuhkan kedamaian untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai modal untuk membangun kesejahteraan di Tanah Papua ini. BILA MEMANG DAP BERJUANG UNTUK MASYARAKAT ADAT MAKA HENTIKANLAH POLEMIK INI, DI MANA PERNYATAAN-PERNYATAAN DARI BAPAK FORKORUS ITULAH YANG MERUSAK PEMIKIRAN ORANG PAPUA DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBANGUN KEMAJUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT.

DAP KEMBALILAH KEPADA TUJUAN AWAL PEMBENTUKANNYA YAITU MEMBANGUN KEMAJUAN, MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT ADAT, DAN MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI BUDAYA YANG SELARAS DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN DALAM WADAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; DAN BUKAN BERPOLEMIK DAN MENIMBULKAN MASALAH BARU DI MASYARAKAT ADAT PAPUA.

DUGAAN KORUPSI DI PEMKAB KEEROM

DIDUGA PENYELEWENGAN

DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

DI PEMKAB KEEROM

Kalangan DPRD Kab. Keerom Prov. Papua menemukan indikasi dugaan penyelewengan dana pemberdayaan perekonomian rakyat dan peningkatan SDM di daerah itu.
Penemuan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kab. Keerom, DR. (Hc) Herman AT Yoku kepada wartawan di Arso, ibukota kab. Keerom, Jumat.
DPRD Keerom dalam temuannya menyatakan ada dugaan kuat telah terjadi penyelewengan penyaluran dana pemberdayaan ekonomi rakyat yang dikelola Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom sebesar Rp. 10 milyar yang dianggarkan tahun anggaran 2008.
Akibat penyelewengan penyaluran dana tersebut, petani Keerom pada Rabu (7/5) memalang gedung Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom di Arso yang sampai hari ini belum dibuka.

(Bintang Papua, 10 Mei 2008)

OPINI

Masih adanya penyelewengan penyaluran dana di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom menunjukkan masih adanya oknum Pejabat di Pemkab Keerom yang terindikasi ingin mencari keuntungan dari bantuan dana yang seharusnya diberikan untuk pengembangan usaha Petani di Kab. Keerom.

Pihak legislatif baru memberikan komentar dan penilaian setelah adanya tindakan anarkis dari massa petani yang melakukan pemalangan di kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom.

Kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran oleh pejabat eksekutif maupun legislatif sangat diperlukan KARENA PEJABAT-PEJABAT TERSEBUT TIDAK BISA DIPERCAYA !!

Di lain pihak, tindakan massa Petani yang memalang kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan tidak dapat dibenarkan karena bertindak melampaui azas praduga tidak bersalah. Namun, Aparat Penegak Hukum perlu introspeksi APAKAH MEREKA SUDAH MAMPU MENEGAKKAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT ?? JANGAN SAMPAI SUATU SAAT TERJADI PENEGAKAN HUKUM DI JALANAN OLEH MASYARAKAT KARENA LEMAH DAN LAMBANNYA KINERJA LEMBAGA HUKUM DI TANAH PAPUA.

SEMUA APARAT PEMERINTAHAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS BERJALANNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERMORAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK.

MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA : KAMPUNG SEHAT MENUJU PAPUA BARU SEHAT 2011

Kesehatan masyarakat menjadi prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maka tak pelak dalam menggulirkan program kerjanya Dinas ini mengemban misi mulia, pemberdayaan kesehatan hingga masuk sampai ke pelosok kampung-kampung.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara mengatakan, sesuai dengan misi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua yaitu Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat 2011, yang diartikan tahun 2009 mendatang pihaknya membuat berbagai program agar setiap masyarakat selalu mempunyai kesadaran untuk hidup mandiri dan sehat.
Dalam program 2009 mendatang pihaknya akan berupaya melakukan penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan sarana kesehatan hingga ke tingkat kampung yang bermutu, merata dan terjangkau.

(Sumber : Papua Pos, 6 Mei 2008)


OPINI

Kesehatan, adalah dasar penilaian tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diakui secara internasional, dan di Provinsi Papua tingkat kesejahteraan dan IPM-nya terendah di Indonesia padahal Otsus sudah bergulir selama 7 tahun. PEMDA PROVINSI PAPUA, TERMASUK DINAS KESEHATAN PROV. PAPUA BERTANGGUNG JAWAB ATAS RENDAHNYA KUALITAS SDM DI PROV. PAPUA !!

Misi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. Papua sudah cukup baik, namun semuanya tergantung pada IMPLEMENTASINYA di Lapangan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih rendah, akses dan tersedianya Puskesmas serta dokter umum masih belum menjangkau seluruh pedalaman Papua, dan masyarakat menganggap berobat ke dokter memerlukan biaya yang tinggi.

KERJA KERAS, KERJA CERDAS SERTA KOMITMEN DAN INTEGRITAS MORAL SELURUH APARAT KESEHATAN DITUNTUT UNTUK MEWUJUDKAN PAPUA SEHAT 2011. MASYARAKAT PAPUA MENUNGGU REALISASI PROGRAM KESEHATAN YANG MEMIHAK MASYARAKAT SESUAI AMANAT OTSUS DI PAPUA.