PERINGATAN SUMPAH PEMUDA TAHUN 2008 DI PROV. PAPUA

NILAI KEJUANGAN, PERSATUAN DAN KESATUAN HARUS TERUS DIPUPUK

Peringatan Sumpah Pemuda yang ke-80, Selasa (28/10) kemarin secara serentak digelar di berbagai penjuru bangsa ini, termasuk di halaman Kantor Gubernur Papua, dimana upacara tingkat provinsi ini dipimpin langsung Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH.
Gubernur Papua dalam amanatnya mengatakan sumpah pemuda ini adalah nilai-nilai yang melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk dirinya menjadi satu bangsa dan mendirikan negara baru yaitu negara bangsa Indonesia. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai-nilai kejuangan yang telah bangkit sebelumnya. Kebangkitan Budi Oetomo dan kelompok masyarakat lainnya sejak 1908 yang telah berjuang dengan gigih, dengan semangat juang yang tinggi, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara serta orang banyak di atas segala-galanya. Semangat kejuangan ini juga berarti adanya keikhlasan untuk memberi yang terbaik untuk bangsa dan Negara, tidak pernah mengenal atau menuntut balas jasa. Semangat ini melalui Sumpah Pemuda kemudian disatukan, karena Kita bersatu maka Kita kuat.
Dikatakan Gubernur, “Semangat kejuangan, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, bekerja keras adalah nilai-nilai sejarah bangsa yang tetap berlaku sepanjang masa”.
Gubernur menyatakan, Tanah Papua butuh nilai-nilai kejuangan, semangat untuk bekerja keras, semangat persatuan dan kesatuan, serta mempertahankan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berdiri kokoh di tengah-tengah negara lain di dunia, sehingga kemerdekaan yang kita miliki dapat kita isi untuk bangun bangsa Indonesia yang lebih aman, adil dan sejahtera bagi semua, khususnya yang hidup di Tanah Papua.

(Cenderawasih Pos, 29 Oktober 2008)

OPINI

BERBAGAI KEGIATAN DAN UPACARA DALAM MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE-80 DI SELURUH KOTA DAN KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MENUNJUKKAN BAHWA MASYARAKAT PAPUA, KHUSUSNYA GENERASI MUDA PAPUA MEMILIKI RASA KECINTAAN YANG TINGGI TERHADAP EKSISTENSI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA.

DALAM KONDISI SAAT INI DI TANAH PAPUA KITA PERLU TERUS MELAKUKAN REAKTUALISASI NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN KEBANGSAAN INDONESIA TERUTAMA DALAM MENGHADAPI BERBAGAI ISU-ISU NEGATIF YANG BERSUMBER DARI PIHAK-PIHAK ASING YANG BERUPAYA UNTUK MENGHAMBAT PROSES PEMBANGUNAN YANG SEDANG BERLANGSUNG, MENGHANCURKAN TATANAN KEMASYARAKATAN YANG ADA, SERTA MERUSAK INTEGRITAS PAPUA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

MELALUI MOMENTUM PERINGATAN SUMPAH PEMUDA KALI INI DIHARAPKAN GENERASI MUDA PAPUA DAPAT MENGAMBIL INTISARI DARI PERJUANGAN PARA PEMUDA DI TAHUN 1928 DALAM UPAYA MEREBUT KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA DARI CENGKERAMAN PENJAJAHAN BELANDA.

SEMANGAT KERJA KERAS DAN PANTANG MENYERAH, KETULUSAN DALAM MENGABDI KEPADA BANGSA DAN NEGARA DAN DENGAN DILANDASI OLEH RASA KEBANGSAAN INDONESIA, SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL SERTA KEMANTAPAN JATI DIRI SEBAGAI BANGSA INDONESIA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI “RUH” BAGI SEGENAP GENERASI MUDA PAPUA UNTUK MENSUKSESKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM MENGISI KEMERDEKAAN DAN MENSEJAHTERAKAN SELURUH MASYARAKAT DI WILAYAH PAPUA.

INTERNATIONAL PARLEMENTARIANS FOR WEST PAPUA

SEPARATISME PAPUA TAK SIGNIFIKAN

Dubes : Inggris Dukung Integritas Papua dalam NKRI

Jika di tanah air (Papua) digembargemborkan bahwa kelompok kemerdekaan Papua Free West Papua Campaign (FWPE) tanggal 15 Oktober lalu yang mengklaim meluncurkan International Parlementarians for West Papua di London Inggris, namun ternyata kenyataannya tidak demikian. Sebab yang terjadi di Inggris hanyalah pertemuan antara beberapa orang, tapi tidak ada gaungnya sama sekali. Demikian diungkapkan Duta Besar Republik Indonesia di London Inggris Yuri Thamrin kepada Cenderawasih Pos.
“Itu bukan pertemuan parlementarians internasional karena yang hadir di sana hanya beberapa orang, tanggal 15 Oktober tepatnya jam 3 sore itu bukan kegiatan resmi parlemen Inggris karena kegiatan itu tidak masuk dan tidak tercatat dalam kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobi gedung parlemen. Sebaliknya, kegiatan itu sifatnya tertutup yang hanya dihadiri oleh 3 orang anggota parlemen Inggris yang sama sekali tidak punya pengaruh di negara itu. Dan lagi, kegiatan itu dianggap tidak penting dan tidak signifikan secara politik, karena anggota parlemen Inggris jumlahnya mencapai 700 orang dan tidak menaruh perhatian terhadap kegiatan itu. Dua anggota Parlemen itu masing-masing bernama Andrew Smith dan L. Harrys”, ungkap Dubes.
Setelah kegiatan itu, ada sejumlah orang Papua yang datang dari Vanuatu, PNG dan Belanda serta beberapa negara lain di Eropa yang selama ini mendukung gerakan separatis di Papua melakukan aksi demo di luar gedung parlemen Inggris (parliament square), tetapi tetap saja aksi mereka tidak mendapat perhatian publik di London. Jadi tidak ada yang mau perhatikan aksi itu, baik publik maupun anggota parlemen Inggris.
Pihaknya menyimpulkan kegiatan itu merupakan upaya-upaya dari beberapa kalangan yang tidak bertanggung jawab, khususnya kalangan prokemerdekaan di Inggris untuk memancing dan mendorong gerakan-gerakan pro-kemerdekaan dalam negeri agar terjadi konflik atau peristiwa yang berdampak negatif bagi Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan gerakan menuju kemerdekaan Papua.
“Sebagai Duta Besar saya berhubungan dengan tokoh-tokoh, anggota parlemen dan pemerintah serta rakyat Inggris, mereka semua tidak pernah mendukung kemerdekaan Papua, mereka percaya dengan demokrasi yang solid di Indonesia. Orang Inggris melihat demokrasi Indonesia sangat baik dan sedang berkembang. Mereka percaya bahwa penyelesaian Papua dilaksanakan secara demokratis melalui Otonomi Khusus (Otsus)”, tukasnya.
Untuk itu, ia menghimbau masyarakat Indonesia khususnya di Papua agar tidak terpancing dengan upaya distorsi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok itu yang sama sekali tidak ada artinya secara politik.

(Cenderawasih Pos, 18 Oktober 2008)

OPINI

DARI INFORMASI BAPAK DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON INGGRIS SECARA TEGAS DAN JELAS MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELUNCURAN KAUKUS PARLEMEN INTERNASIONAL UNTUK PAPUA BARAT (INTERNATIONAL PARLIAMENTARY FOR WEST PAPUA) DI LONDON INGGRIS. INFORMASI YANG BEREDAR TENTANG ADANYA PELUNCURAN KAUKUS TERSEBUT HANYALAH ISU MURAHAN YANG DILONTARKAN OLEH BENNY WENDA (SEORANG TAHANAN YANG KABUR DARI LP. ABEPURA DI JAYAPURA) UNTUK MEMBUAT KERUSAKAN DI TANAH PAPUA.

DI PAPUA PENYEBARAN INFORMASI BOHONG TENTANG ADANYA KAUKUS TERSEBUT DILAKUKAN OLEH TOKOH-TOKOH YAITU FORKORUS YABOISEMBUT, THAHA AL HAMID, BUHTAR TABUNI, DAN PDT. SOCRATES SOFYAN YOMAN ; SEHINGGA JELAS ORIENTASI TOKOH-TOKOH ITU ADALAH PRO KEMERDEKAAN YANG ADA DI PROVINSI PAPUA.

BERITA BOHONG YANG MEREKA BUAT TENTUNYA SANGAT MENYAKITI DAN MELUKAI HATI MASYARAKAT PAPUA YANG SUDAH BERKOMITMEN UNTUK MENJAGA PAPUA SEBAGAI TANAH DAMAI DAN FOKUS PADA PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI OTSUS DALAM BINGKAI NKRI.

APARAT KEAMANAN HARUS TEGAS MENINDAK SECARA HUKUM PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH-TOKOH TERSEBUT KARENA SECARA NYATA DAN JELAS MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA.
BUBARKAN SAJA ORGANISASI DEWAN ADAT PAPUA (DAP) DAN PRESIDIUM DEWAN PAPUA (PDP) KARENA TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKAT, DAN DAP MAUPUN PDP TIDAK BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT TETAPI HANYA BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN “PERUT” PARA PENGURUSNYA.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI PERLU SERIUS MEMBUJUK ATAU MEMPERSEMPIT RUANG GERAK PARA TOKOH PRO KEMERDEKAAN PAPUA YANG ADA DI LUAR NEGERI, DAN BILA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DAPAT DILAKUKAN UPAYA-UPAYA DEPORTASI MELALUI JARINGAN INTERPOL.

KOMITMEN DAN KESERIUSAN SEMUA PIHAK, BAIK APARAT MAUPUN MASYARAKAT PAPUA SANGAT DIPERLUKAN GUNA MEMPERCEPAT PROSES PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT PAPUA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.

PENYIMPANGAN MRP

ANGGOTA MRP DINILAI GAGAL
Ramses : Bagi yang Mendaftar Jadi Caleg

Kendati pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mengeluarkan kebijakan kepada anggotanya untuk boleh menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 mendatang, namun ternyata hal itu tetap saja dipandang berlebihan oleh Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ramses Wally, SH.
Politisi PKPI menilai bahwa anggota MRP yang masih aktif dan terjun menjadi Caleg adalah bagian dari kegagalan MRP itu sendiri. MRP sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil atau representasi kultural orang asli Papua, yang disampaikannya kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
Ia menilai, hal itu berarti anggota MRP itu sudah gagal dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sebab seperti diketahui bahwa tugas dan wewenang anggota MRP adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga mereka dapat hidup lebih baik lagi melalui Otsus ini. Kalau ternyata anggotanya ingin lari dari MRP sendiri terus bagaimana perjuangannya untuk rakyat asli Papua bahkan saya lihat, perjuangan mereka juga belum selesai dan kita belum tahu seperti apa hasilnya, tetapi tiba-tiba kok mau masuk Caleg lagi, katanya serius.
”Sikap anggota MRP itu melanggar ketentuan PP 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang melarang keterlibatan anggota MRP yang masih aktif dalam bursa politik hingga masa jabatannya berakhir”, menurut Ramses Wally.

(Cenderawasih Pos, 4 Oktober 2008)


OPINI

PENDAPAT BAPAK RAMSES WALLY ADALAH TEPAT, LUGAS DAN BERANI DALAM MENGUNGKAP SALAH SATU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MRP DAN LEMBAGA MRP SENDIRI TERHADAP PP NO. 54 TAHUN 2004 YANG MENGATUR TENTANG MRP.

SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT ASLI PAPUA, MRP TIDAK MAMPU MENJALANKAN TUGAS, PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWABNYA YANG DIAMANATKAN OLEH MASYARAKAT PAPUA. SEJAK DIBENTUKNYA, TIDAK ADA SATU PUN PRODUK MRP YANG DAPAT DIBANGGAKAN. BAHKAN PARA PIMPINAN MRP YANG DIKETUAI BAPAK AGUS ALUE ALUA SIBUK MELAKUKAN MANUVER POLITIK UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGANNYA PRIBADI DENGAN MEMBUAT BERBAGAI KEPUTUSAN DAN LANGKAH POLITIK YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, BAHKAN BERPOTENSI MENGGANGGU PROSES PEMBANGUNAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI PAPUA.

DEMIKIAN PULA BEBERAPA WAKTU LALU BPK MELAPORKAN ADA INDIKASI KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DAN PIMPINAN MRP, MESKIPUN HINGGA SEKARANG BELUM JELAS BAGAIMANA PENYELESAIANNYA. KONDISI ITU MENGGAMBARKAN BAHWA ADA KECENDERUNGAN MENTAL KORUPSI DI LINGKUNGAN MRP YANG PATUT DIWASPADAI DAN DIAWASI OLEH SELURUH MASYARAKAT PAPUA.

PEMBENAHAN ORGANISASI MRP SECARA MENYELURUH PERLU SEGERA DILAKUKAN AGAR MASYARAKAT ASLI PAPUA TIDAK TERUS MENERUS MENJADI KORBAN KEPENTINGAN SEGELINTIR ELIT POLITIK PAPUA, MELALUI LEMBAGA MRP. PP NO. 54 TAHUN 2004 TENTANG MRP PERLU DIJADIKAN PEDOMAN BAGI ORGANISASI SECARA KONSEKWEN. DI SAMPING ITU, SISTEM REKRUTMEN BAGI CALON ANGGOTA MRP HARUS DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, MELALUI LEMBAGA YANG AKUNTABEL, SERTA ADA FIT AND PROPER TEST TENTANG KELAYAKAN, SIKAP MENTAL DAN VISI CALON ANGGOTA MRP YANG NASIONALIS DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT ASLI PAPUA.