YPK TETAP SERIUSI PENDIDIKAN

YPK TETAP SERIUSI PENDIDIKAN

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua Dra WW Kambuaya, MM mengatakan membangun YPK sama halnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua. YPK dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Menurutnya, hanya melalui pendidikan, SDM Papua akan terus berkembang sesuai tuntutan jaman yang terus mengalami perubahan dan kemajuandari masa ke masa sehingga membangun dunia pendidikan di Papua merupakan tugas mulia. "Ini tugas kemasyarakatan yang tidak terbilang nilainya", jelas Kambuaya yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

OPINI :

Betul sekali yang disampaikan Ibu Kambuaya bahwa kemajuan di tanah Papua akan terjadi apabila memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin kompetitif.

Modal utama membangun SDM adalah Pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meletakkan nilai-nilai moralitas dan dapat membangun mental dan karakter pribadi yang tangguh.

Semua lapisan masyarakat bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan, meskipun tanggung jawab utama ada di tangan Pemerintah. Tong semua berdosa apabila masih ada anak Papua yang tidak bisa sekolah karena biaya mahal.

Mari Kitorang bangun pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua.

8 KASUS KORUPSI DAERAH

8 KASUS KORUPSI DAERAH

AKAN DILAPORKAN KE KPK

Ginandjar : Mayoritas dari Papua

Tim upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyampaikan delapan kasus korupsi daerah kepada KPK. Mayoritas kasusnya terjadi di Papua. Tim akan diterima pimpinan KPK hari Jumat (28/3) pagi.

Dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Papua diantaranya adalah penyimpangan dana APBD 2004-2005 di Kabupaten Waropen Rp. 11 Milyar, penyimpangan dana Otsus tahun 2004 di Kabupaten Waropen Rp. 9,2 Milyar, penyimpangan dana Otsus tahun 2004 di Kabupaten Yapen Waropen Rp. 50 Milyar, penyalahgunaan dana Otsus di Kabupaten Tolikara Rp. 28 Milyar.

(Sumber : Cenderawasih Pos, 28 Maret 2008)

OPINI :

Dari hasil Penyelidikan Tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terindikasi adanya penyimpangan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang cukup besar.

Terus lakukan pendalaman dan bila telah terbukti, lakukan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya serta harus mengembalikan kerugian Negara, sehingga tidak ada lagi Elit Politik yang berani melakukan korupsi.

Apabila Korupsi masih subur di tanah Papua ini, maka Kesejahteraan Rakyat tidak akan pernah Terwujud !!!

PEMEKARAN DAERAH BIANG KORUPSI

PEMEKARAN DAERAH BIANG KORUPSI

Ryaas : KPK harus memberikan perhatian

Profesor Ryaas Rasyid mengatakan proses pemekaran daerah merupakan salah satu titik paling rawan terjadinya korupsi. Terlebih, bila aspirasi pemekaran itu diprakarsai oleh daerah induk, maka akan banyak dana APBD yang dikorupsi. Pemekaran yang disponsori Pengusaha juga menjadi awal suburnya korupsi di daerah tersebut, ujar Ryaas Rasyid di acara Pertemuan Pengefektifan Peran Pengawas Internal Lembaga Pemerintahan di Jakarta (27/3).

Ryaas minta pimpinan KPK memberikan perhatian khusus terhadap proses pemekaran daerah, karena rawan korupsi.

Ryaas juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sikap Pemerintah Pusat yang langsung menjadikan daerah hasil pemekaran sebagai daerah otonom. Karena, daerah baru itu langsung dikucuri ratusan milyar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini yang mendorong segelintir elit lokal untuk menikmati dana tersebut.

Dia juga menyarankan agar KPK mendorong Presiden melakukan review pelaksanaan Pilkada langsung , yang memang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh UUD. Di UUD hanya disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pilkada langsung itu hanya interpretasi pemerintah dan DPR.

(Sumber : Cenderawasih Pos, 27 Maret 2008)

OPINI :

Pendapat Bapak Ryaas Rasyid tersebut perlu kitorang cermati, karena hasil dari pengamatan Beliau ternyata ide Pemekaran daerah rawan terjadi korupsi oleh para Pejabat yang bersekongkol dengan Pengusaha Lokal.

Seharusnya Rakyatlah yang menikmati alokasi dana hasil pemekaran wilayah. Apalah jadinya bila dana itu dikorupsi, dan akhirnya Rakyat tetap miskin dan terbelakang.

Di Provinsi Papua jangan sampai terjadi Elit Politik dan Pengusaha yang bersama-sama melakukan korupsi, dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

DEMO TUNTUT REFERENDUM DI DPRP

DEMO TUNTUT REFERENDUM DI DPRP

Pdt Jimmy : Yang Bikin Gagal Otsus Orang Papua

Puluhan demonstran kemarin mendatangi gedung DPRP. Kedatangan pendemo ini, diantaranya meminta referendum dan sejumlah tuntutan kepada DPRP untuk ditindaklanjuti.

Dala orasinya, di depan Ketua DPRP Yance Kayame, Pimpinan demonstran Markus mengatakan bahwa referendum yang mereka maksud sesungguhnya memiliki makna yang luas, dan ia menegaskan bahwa rakyat Papua sekarang ini sangat membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pdt Jimmy juga menyampaikan bahwa yang membuat Otsus Papua gagal adalah orang Papua sendiri, yaitu Pejabat-pejabat Papua baik itu Gubernur, Bupati hingga DPRP dan DPRD di Kabupaten-kabupaten. Ia menyebutkan bahwa para Pejabat yang orang asli Papua itu telah lupa diri, sehingga tidak mampu berpikir jernih untuk mensejahterakan rakyat Papua yang terus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan meskipun dana Otsus yang masuk Papua cukup besar. Harusnya yang nikmati dana Otsus adalah rakyat, bukan pemerintah atau elit-elit pemerintah.

Kata Pdt Jimmy makna merdeka berarti bahwa masyarakat Papua hidup dalam suatu kesejahteraan, baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun politik. Karena itu, ia mengajak seluruh rakyat Papua agar memilih Gubernur dan Wakil Rakyat yang peduli dengan rakyat kecil.

(Sumber : Cenderawasih Pos, 26 Maret 2008)

OPINI :

Dari pernyataan Pimpinan Demonstran dan Pdt Jimmy dapat disimpulkan bahwa REFERENDUM ADALAH PELAKSANAAN PROGRAM OTSUS YANG EFEKTIF DAN DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA. Sedangkan makna MERDEKA ADALAH KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA.

Mulai saat ini marilah kita ganti kata Referendum dan Merdeka, dengan kata-kata : PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF, MERATA DAN BERKEADILAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT PROVINSI PAPUA, BAIK MENTAL-SPIRITUAL MAUPUN FISIK-MATERIAL, sehingga masyarakat Papua menjadi manusia yang bermartabat serta memiliki keseimbangan fisik dan mental yang merupakan dambaan hakiki dari kehidupan umat manusia.

JANGAN LAGI GUNAKAN KATA-KATA REFERENDUM DAN MERDEKA, KARENA ITU MENGABURKAN MAKNA SESUNGGUHNYA DARI PERJUANGAN UNTUK MEMAJUKAN PROVINSI PAPUA DI MASA MENDATANG. Penggunaan kata-kata Referendum dan Merdeka, hanya akan membuat masyarakat bingung, yang akhirnya akan mengaburkan arah pembangunan yang saat ini sedang Kitorang lakukan.

PP 77 JANGAN DIBICARAKAN LAGI

PP 77 JANGAN DIBICARAKAN LAGI

Taha Al Hamid : Bendera tertinggi adalah kesejahteraan rakyat

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), Taha Al Hamid mengatakan pandangan terhadap keberadaan PP Nomor 77 Tahun 2007 soal lambang daerah dan juga Perdasus tentang lambang-lambang daerah Papua yang masih mendapat pro dan kontra di Papua, sebaiknya tidak perlu lagi dibicarakan.

Masalah lambang daerah manapun tidak penting lagi diperdebatkan, yang terpenting ialah bagaimana kesejahteraan dan hak hidup masyarakat Papua terpenuhi, baik pendidikannya, kesehatan maupun ekonomi rakyat serta adanya itikad baik untuk memberantas korupsi. Jadi, bukan bendera atau lambang yang harus digerek setinggi-tingginya, diatasnya itu semua adalah kesejahteraan rakyat Papua, ujar Al Hamid pada Papua Pos saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW KAHMI di DPRD Kota Jayapura, Senin (24/3) kemarin.

(Sumber : Papua Pos, 25 Maret 2008)

OPINI :

SANGAT SETUJU, apa yang dikatakan Pak Taha itu betul. Jangan diperdebatkan lagi masalah PP Nomor 77 Tahun 2007 itu.

Yang menjadi dambaan seluruh masyarakat Papua saat ini adalah KEDAMAIAN, KETENTRAMAN DAN KESEJAHTERAAN sehingga dapat mengembangkan Provinsi Papua yang lebih baik di masa mendatang.

Yang dibutuhkan saat ini adalah PENDIDIKAN GRATIS dan KESEHATAN GRATIS, DAN DISTRIBUSI BARANG LANCAR sehingga harga-harga MURAH. Syarat utamanya adalah BERANTAS KORUPSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PROYEK PEMBANGUNAN, dan JANGAN ADA LAGI TIKUS-TIKUS POLITIK yang menjadikan politik untuk PROYEK PRIBADI dan KELOMPOKNYA.

MASYARAKAT PAPUA MENANTIKAN DENGAN PENUH HARAP KESEJAHTERAAN YANG HAKIKI DI TANAH PAPUA INI.

Shalom.

ANGGOTA DPRP DIDUGA KORUPSI

PERIKSA ANGGOTA DPRP, KEJATI MINTA IJIN MENDAGRI

Dugaan Korupsi Bama RSUD Dok II Jayapura

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menunjukkan keseriusannya untuk menangani dugaan terjadinya korupsi di tubuh RSUD Dok II Jayapura, yang diduga subur penyalahgunaan keuangan negara. Setelah menyeret 4 orang terdakwa dari pihak RSUD dan seorang rekanan ke meja hijau karena dugaan korupsi pengadaan alat Evaporasi fiktif, kini penyelidikan dilanjutkan pada pengadaan bahan makanan RSUD yang juga diduga ada indikasi korupsi.

Kepala Kejati Papua mengatakan penyelidikan sudah hampir rampung, tinggal pemeriksaan seorang anggota DPRP.

Pemeriksaan untuk anggota DPRP yang adalah seorang rekanan RSUD yaitu Direktris CV SK. Pihak Kejati telah melayangkan surat ke Mendagri meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan karena anggota DPRP adalah seorang Pejabat Negara yang harus mendapat ijin untuk pemeriksaan hukum.

(Sumber : Papua Pos, 25 Maret 2008)

OPINI :

Kitorang dukung langkah-langkah Kejati Papua untuk mengungkap korupsi di Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Legislatif, yang jelas-jelas merugikan rakyat.

Anggota DPRP harusnya memiliki integritas dan moralitas untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Anggota DPRP Jangan Omong Doang, tidak bisa jadi teladan.

HAPPY PASKAH DAY

SELAMAT HARI PASKAH TAHUN 2008

"DENGAN SEMANGAT PASKAH, WUJUDKAN KEBERKAHAN DAN KEDAMAIAN SEJATI

DI TANAH PAPUA TERCINTA"

(Fransiskus Wea - bagi seluruh Umat Kristiani yang berbahagia)