GUBERNUR BAS SUEBU TERINDIKASI KORUPSI

RAKYAT HARUS DESAK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Soal Raperdasus Dana Otsus Sampai Sekarang Belum Ditandatangani Gubernur

Dana Otonomi Khusus adalah anggaran yang dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Dana Otsus adalah dana untuk tujuan politis, yaitu mengamankan orang Papua atas tuntutan Referendum dan lepas dari NKRI, tapi sayang sampai sekarang belum ada itikad baik dari Pemerintah Provinsi Papua untuk menandatangani, sekalipun Raperdasinya sudah diserahkan DPRP ke Gubernur pertengahan tahun 2007. Untuk itu, rakyat harus mendesak dan langsung menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Papua kenapa sampai sekarang belum ditandatangani Raperdasus tersebut.

Anehnya justru Gubernur membuat aturan menurut versi mereka dan tetap dana Otsus diproyekkan. Padahal dalam Raperdasi tersebut telah jelas diatur mengenai pembagian ke daerah Kabupaten dan Kota, pendidikan, kesehatan, agama, perempuan, LSM, yayasan pendidikan dan hampir semua komponen yang melekat pada orang asli Papua.

OPINI :

Ternyata Sumber dari semua Sumber masalah di Provinsi Papua adalah di Pemerintah Provinsi Papua. GUBERNUR BARNABAS SUEBU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN OTSUS SELAMA INI. ALOKASI DANANYA TIDAK JELAS !!! TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMAJUKAN PENDUDUK ASLI PAPUA !!!

SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT PAPUA HARUS BANGKIT MENYUARAKAN IMPLEMENTASI OTSUS YANG DILAKUKAN PEMDA. BILA PERLU AUDIT SECARA MENYELURUH TERHADAP KEUANGAN SELAMA OTSUS BERLANGSUNG. BILA ADA INDIKASI PENYELEWENGAN, TUNTUT, ADILI DAN HUKUM SEBERAT-BERATNYA karena sudah mengkhianati kepercayaan Pemerintah RI dan seluruh masyarakat Papua.

JANGAN BIARKAN PEMBODOHAN DAN PEMISKINAN MASYARAKAT PAPUA TERUS BERLANJUT. TERNYATA GUBERNUR KITA HANYA MEMENTINGKAN PERUTNYA SENDIRI !!!

KORUPSI DI PAPUA

GUBERNUR HARUS BERANI BAWA TEMUAN BPK KE KPK

Hampir setiap tahun BPK menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua, namun dalam kenyataannya, temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti secara konkrit. Direktur ICS Papua, Budi Setyanto, SH mengatakan, Gubernur harus berani membawa temuan BPK itu ke KPK.

Sebenarnya temuan BPK itu adalah data yang valid. Artinya, itu dilakukan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran negara. Karena itu, faktanya jelas, indikasinya juga sangat jelas, makanya Gubernur harus berani untuk membawa temuan BPK itu ke KPK, tandasnya

(Sumber : Cenderawasih Pos, 14 April 2008)

OPINI :

Pada intinya, Semua aparat penegak hukum di Provinsi Papua harus bergerak untuk MEMBERANTAS KORUPSI di Papua.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Bapak Bas Suebu, perlu memiliki niat yang baik dan komitmen untuk memberantas korupsi dan menghukum seberat-beratnya para KORUPTOR di Papua. Jangan sampai ada anggapan, GUBERNUR PUN TERLIBAT DALAM PRAKTEK KORUPSI DI PAPUA, atau GUBERNUR TIDAK MAU KRONI-KRONINYA YANG KORUPTOR TERBUKTI MELAKUKAN KORUPSI UANG RAKYAT.

Akhirnya masyarakat Papua akan terus menderita dan MISKIN, tapi di sisi lain PEJABAT PEMDA, ANGGOTA DPRP, MRP dan seluruh aparat Pemerintahan di Papua KAYA namun HASIL DARI KORUPSI UANG RAKYAT.

DPD PANTAU KORUPSI DI PAPUA

DPD PANTAU KORUPSI DI PAPUA

Di Papua, Tiga Kabupaten Terindikasi Korupsi

Sebesar Rp. 39 M

Untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terutama yang menyangkut dugaan tindak pidana korupsi di daerah. DPD kini terus melakukan pemantauan, khususnya di 3 Kabupaten di Papua yakni kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Waropen, dan kabupaten Tolikara.

Adapun ketiga kabupaten tersebut, yaitu kabupaten Yapen Waropen diduga Rp. 26 M penggunaannya tidak jelas, Kabupaten Waropen kurang lebih 10 M dan kabupaten Tolikara sebesar 3 M.

OPINI :

KORUPSI HARUS DIBERANTAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

USUT TUNTAS KASUS KORUPSI DI PAPUA.

SERET KORUPTOR KE PENGADILAN DAN BERIKAN HUKUMAN SEBERAT-BERATNYA.

TERUS DUKUNG UPAYA MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN LEGISLATIF, karena keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci untuk menghilangkan budaya korupsi elit pemerintahan di Indonesia.

PROVINSI PAPUA SELATAN

PEMASANGAN PAPAN NAMA PAPUA SELATAN

BUKAN REKAYASA

M. Musa'Ad : Tanpa ijin Gubernur dan MRP,

Papua Selatan Bisa Dimekarkan

Tiga hari paska kedatangan Staf Menko Polhukam, tiga papan nama yang ditancapkan oleh masyarakat yang bertuliskan "Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPRD Provinsi Papua Selatan dan KPU Provinsi Papua Selatan", di tiga lokasi halaman kantor pemerintahan masih terlihat berdiri kokoh. Pemasangan tiga papan nama ini menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke bukan sebagai rekayasa pemerintah, tetapi merupakan spontanitas dari seluruh masyarakat yang menginginkan pemekaran Provinsi Papua Selatan segera direalisasikan.

(Sumber : Papua Pos, 8 April 2008)

OPINI :

Pemerintah perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Merauke untuk segera merealisasikan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Pengkajian secara komprehensif perlu dilakukan sehingga pemekaran yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Selatan, bukan hanya sebatas proyek politik untuk memperluas jabatan politik yang tersedia sehingga menyuburkan praktek korupsi, melalui aktivitas pemekaran wilayah.

PRESTASI CORNELIUS ; SISWA SMAN 5 JAYAPURA

BANGGA, DI KELAS SATU TIDAK MENONJOL NAMUN AKHIRNYA BERPRESTASI

Bincang-bincang dengan Guru Cornelius, Siswa SMAN 5 yang akan Mengikuti Olimpiade Fisika di Mongolia.

Memiliki siswa yang terpilih mewakili sekolah mengikuti even internasional tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Itulah yang dirasakan guru Cornelius yang akan mewakili Papua mengikuti Olimpiade Fisika di Mongolia.

Kepala SMAN 5 Kota Jayapura, Drs. Frans Wamebu mengatakan, dirinya sangat bangga atas terpilihnya Cornelius mengikuti Olimpiade Fisika ke Mongolia. "Sebagai Kepala Sekolah, saya merasa bangga, karena ini merupakan bukti bahwa mutu pendidikan di Papua tidak kalah dengan mutu pendidikan di daerah lain," ujarnya.

OPINI :

Betul, kitorang patut bangga atas prestasi Sdr. Cornelius yang mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Fisika di Mongolia. Ini merupakan bukti bahwa anak-anak Papua mampu bersaing dan dapat menjadi salah satu putra terbaik Indonesia untuk bersaing di ajang internasional.

Prestasi Sdr. Cornelius ini bukan akhir dari sebuah proses untuk mencerdaskan seluruh anak Bangsa khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perlu diingat bahwa : SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEMAJUAN PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA.

SUARA ANAK PAPUA

(Sumber : Papua Pos, 5 April 2008)

OPINI :

Pesan moral anak Papua :

"JAGALAH KAMI ; JAGALAH PAPUA ; TANAH DAMAI".

Sebuah refleksi yang p0los dari kondisi di Papua.

Sampai kapan kondisi ini akan berakhir ?

Sampai anak-anak menjadi korban....

Wahai orang-orang tua , SADARLAH !

Pembangunan tidak akan berhasil, Kesejahteraan tidak akan terwujud, Anak-anak tidak akan menjadi pintar APABILA TIDAK ADA KEDAMAIAN

GURU MOGOK MENGAJAR

GURU MOGOK MENGAJAR SISWA DEMO

Menyikapi aksi yang dilakukan oleh para gurunya yang mogok ngajar hingga waktu yang tidak tentu, memancing segenap pengurus OSIS dan Perwakilan Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA se-kota Wamena, akan melakukan protes melalui sebuah demo damai di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya.

Para pengurus OSIS dan perwakilan tiap sekolah telah berkumpul di halaman SMA Negeri Wamena untuk berkoordinasi menyatukan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan kepada pemerintah daerah menyangkut sampai kapan hak-hak gurunya dibayar. Mereka adalah korban kebijakan pemerintah, untuk itu demi mutu sumber daya manusia kabupaten Jayawijaya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian atas tuntutan Guru-guru.

Menurut mereka, bukan hanya pemerintah yang dituntut bijak dalam permasalahan ini tapi gurulah yang harus lebih bijak, karena tega mengorbankan siswanya dengan tidak mengajar, padahal mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UAN dan UAS.

(Sumber Papua Pos, 2 April 2008)

OPINI :

Pendidikan merupakan modal utama untuk membangun SDM yang handal. Sangatlah disayangkan apabila pendidikan ini dijadikan komoditas Politik, yang ditunjukkan dengan aksi saling Menuntut melalui Demonstrasi.

Semua pihak bertanggung jawab atas macetnya proses belajar mengajar di Kabupaten Jayawijaya.

Pemda, tidak mampu mengelola dana yang telah diberikan apalagi dengan adanya Otsus yang memberikan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Tuntutan Guru tersebut bersumber karena kurangnya transparansi dari Pemda tentang alokasi anggaran yang ada beserta pemanfaatannya.

PGRI, tidak mampu menjembatani aspirasi guru kepada Pemda sehingga berkembang menjadi aksi pemogokan seperti yang terjadi saat ini.

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, tidak mampu menjalankan perannya dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar di sekolah, yang mengindikasikan Manajemen Sekolah yang amburadul.

Para Guru sendiri, sudah kehilangan hati nurani dan jiwa pengabdian yang merupakan landasan moral bagi seorang Pendidik yang harusnya menjadi teladan bagi para muridnya.

Kitorang hanya berharap semoga masalah ini cepat selesai dan para Murid tidak menjadi Korban dari 'permainan' orang-orang Dewasa yang tidak bermoral.