PEMEKARAN KABUPATEN WILAYAH PEGUNUNGAN PAPUA

Mendagri Minta Daerah Pemekaran Jangan Boros

Mendagri Mardiyanto meminta agar para kepala daerah hasil pemekaran tidak membangun struktur birokrasi yang terlalu besar, seperti halnya daerah induknya. ”Daerah yang baru dimekarkan jangan memuat birokrasi yang besar, tidak harus sama dengan daerah yang sudah mekar sebelumnya, nanti uang pemangunan justru habis untuk biaya organisasi bukan untuk menyejahterakan masyarakat”, katanya pada peresmian Kabupaten Dogiyai di Nabire, Jumat (20/6).
Mendagri juga berharap dengan adanya pemekaran ini daerah Dogiyai bisa lebih maju dan sejajar dengan daerah lain di Papua, seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemerintahan, ekonomi dan pertanian.

(Papua Pos, 21 Juni 2008)

OPINI

Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan serta melakukan percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini dianggap terisolir karena jauh dari Pusat Pemerintahan dan Pusat Ekonomi.

Kitorang mesti dukung niat baik tersebut NAMUN JANGAN SAMPAI NIAT ITU TIDAK DAPAT DIPENUHI DAN DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

SALAH SATU DAMPAK NEGATIF PEMEKARAN WILAYAH ADALAH MUNCULNYA ORANG KAYA BARU DARI KALANGAN PEJABAT DAN PENGUSAHA YANG BERKONSPIRASI MEMANFAATKAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK DIMANIPULASI DAN DIKORUPSI ; NAMUN SEMUANYA ITU BUKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA. AKHIRNYA MASYARAKAT TETAP MENDERITA SEPERTI YANG DIRASAKAN SAAT INI.

SEMUA LEMBAGA PENGAWAS KEUANGAN NEGARA, LEMBAGA HUKUM, LSM DAN SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT HARUS TERUS MENGAWASI PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH PEMEKARAN SEHINGGA EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

INDIKATOR BAIK DAN BURUKNYA KINERJA BUPATI DAN PEMDA PEMEKARAN DAPAT DILIHAT DARI MENINGKATNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.