ANGGOTA MRP DINILAI GAGAL
Ramses : Bagi yang Mendaftar Jadi Caleg
Ramses : Bagi yang Mendaftar Jadi Caleg
Kendati pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mengeluarkan kebijakan kepada anggotanya untuk boleh menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 mendatang, namun ternyata hal itu tetap saja dipandang berlebihan oleh Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ramses Wally, SH.
Politisi PKPI menilai bahwa anggota MRP yang masih aktif dan terjun menjadi Caleg adalah bagian dari kegagalan MRP itu sendiri. MRP sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil atau representasi kultural orang asli Papua, yang disampaikannya kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
Ia menilai, hal itu berarti anggota MRP itu sudah gagal dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sebab seperti diketahui bahwa tugas dan wewenang anggota MRP adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga mereka dapat hidup lebih baik lagi melalui Otsus ini. Kalau ternyata anggotanya ingin lari dari MRP sendiri terus bagaimana perjuangannya untuk rakyat asli Papua bahkan saya lihat, perjuangan mereka juga belum selesai dan kita belum tahu seperti apa hasilnya, tetapi tiba-tiba kok mau masuk Caleg lagi, katanya serius.
”Sikap anggota MRP itu melanggar ketentuan PP 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang melarang keterlibatan anggota MRP yang masih aktif dalam bursa politik hingga masa jabatannya berakhir”, menurut Ramses Wally.
(Cenderawasih Pos, 4 Oktober 2008)
OPINI
PENDAPAT BAPAK RAMSES WALLY ADALAH TEPAT, LUGAS DAN BERANI DALAM MENGUNGKAP SALAH SATU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MRP DAN LEMBAGA MRP SENDIRI TERHADAP PP NO. 54 TAHUN 2004 YANG MENGATUR TENTANG MRP.
SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT ASLI PAPUA, MRP TIDAK MAMPU MENJALANKAN TUGAS, PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWABNYA YANG DIAMANATKAN OLEH MASYARAKAT PAPUA. SEJAK DIBENTUKNYA, TIDAK ADA SATU PUN PRODUK MRP YANG DAPAT DIBANGGAKAN. BAHKAN PARA PIMPINAN MRP YANG DIKETUAI BAPAK AGUS ALUE ALUA SIBUK MELAKUKAN MANUVER POLITIK UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGANNYA PRIBADI DENGAN MEMBUAT BERBAGAI KEPUTUSAN DAN LANGKAH POLITIK YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, BAHKAN BERPOTENSI MENGGANGGU PROSES PEMBANGUNAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI PAPUA.
DEMIKIAN PULA BEBERAPA WAKTU LALU BPK MELAPORKAN ADA INDIKASI KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DAN PIMPINAN MRP, MESKIPUN HINGGA SEKARANG BELUM JELAS BAGAIMANA PENYELESAIANNYA. KONDISI ITU MENGGAMBARKAN BAHWA ADA KECENDERUNGAN MENTAL KORUPSI DI LINGKUNGAN MRP YANG PATUT DIWASPADAI DAN DIAWASI OLEH SELURUH MASYARAKAT PAPUA.
PEMBENAHAN ORGANISASI MRP SECARA MENYELURUH PERLU SEGERA DILAKUKAN AGAR MASYARAKAT ASLI PAPUA TIDAK TERUS MENERUS MENJADI KORBAN KEPENTINGAN SEGELINTIR ELIT POLITIK PAPUA, MELALUI LEMBAGA MRP. PP NO. 54 TAHUN 2004 TENTANG MRP PERLU DIJADIKAN PEDOMAN BAGI ORGANISASI SECARA KONSEKWEN. DI SAMPING ITU, SISTEM REKRUTMEN BAGI CALON ANGGOTA MRP HARUS DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, MELALUI LEMBAGA YANG AKUNTABEL, SERTA ADA FIT AND PROPER TEST TENTANG KELAYAKAN, SIKAP MENTAL DAN VISI CALON ANGGOTA MRP YANG NASIONALIS DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT ASLI PAPUA.
Politisi PKPI menilai bahwa anggota MRP yang masih aktif dan terjun menjadi Caleg adalah bagian dari kegagalan MRP itu sendiri. MRP sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil atau representasi kultural orang asli Papua, yang disampaikannya kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
Ia menilai, hal itu berarti anggota MRP itu sudah gagal dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sebab seperti diketahui bahwa tugas dan wewenang anggota MRP adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga mereka dapat hidup lebih baik lagi melalui Otsus ini. Kalau ternyata anggotanya ingin lari dari MRP sendiri terus bagaimana perjuangannya untuk rakyat asli Papua bahkan saya lihat, perjuangan mereka juga belum selesai dan kita belum tahu seperti apa hasilnya, tetapi tiba-tiba kok mau masuk Caleg lagi, katanya serius.
”Sikap anggota MRP itu melanggar ketentuan PP 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang melarang keterlibatan anggota MRP yang masih aktif dalam bursa politik hingga masa jabatannya berakhir”, menurut Ramses Wally.
(Cenderawasih Pos, 4 Oktober 2008)
OPINI
PENDAPAT BAPAK RAMSES WALLY ADALAH TEPAT, LUGAS DAN BERANI DALAM MENGUNGKAP SALAH SATU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MRP DAN LEMBAGA MRP SENDIRI TERHADAP PP NO. 54 TAHUN 2004 YANG MENGATUR TENTANG MRP.
SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT ASLI PAPUA, MRP TIDAK MAMPU MENJALANKAN TUGAS, PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWABNYA YANG DIAMANATKAN OLEH MASYARAKAT PAPUA. SEJAK DIBENTUKNYA, TIDAK ADA SATU PUN PRODUK MRP YANG DAPAT DIBANGGAKAN. BAHKAN PARA PIMPINAN MRP YANG DIKETUAI BAPAK AGUS ALUE ALUA SIBUK MELAKUKAN MANUVER POLITIK UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGANNYA PRIBADI DENGAN MEMBUAT BERBAGAI KEPUTUSAN DAN LANGKAH POLITIK YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, BAHKAN BERPOTENSI MENGGANGGU PROSES PEMBANGUNAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI PAPUA.
DEMIKIAN PULA BEBERAPA WAKTU LALU BPK MELAPORKAN ADA INDIKASI KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DAN PIMPINAN MRP, MESKIPUN HINGGA SEKARANG BELUM JELAS BAGAIMANA PENYELESAIANNYA. KONDISI ITU MENGGAMBARKAN BAHWA ADA KECENDERUNGAN MENTAL KORUPSI DI LINGKUNGAN MRP YANG PATUT DIWASPADAI DAN DIAWASI OLEH SELURUH MASYARAKAT PAPUA.
PEMBENAHAN ORGANISASI MRP SECARA MENYELURUH PERLU SEGERA DILAKUKAN AGAR MASYARAKAT ASLI PAPUA TIDAK TERUS MENERUS MENJADI KORBAN KEPENTINGAN SEGELINTIR ELIT POLITIK PAPUA, MELALUI LEMBAGA MRP. PP NO. 54 TAHUN 2004 TENTANG MRP PERLU DIJADIKAN PEDOMAN BAGI ORGANISASI SECARA KONSEKWEN. DI SAMPING ITU, SISTEM REKRUTMEN BAGI CALON ANGGOTA MRP HARUS DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, MELALUI LEMBAGA YANG AKUNTABEL, SERTA ADA FIT AND PROPER TEST TENTANG KELAYAKAN, SIKAP MENTAL DAN VISI CALON ANGGOTA MRP YANG NASIONALIS DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT ASLI PAPUA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar