KUNJUNGAN WAPRES RI KE PAPUA BARAT

YAKIN OTSUS SEJAHTERAKAN RAKYAT

Kalla : Tangguh Bintuni Jadi Pusat Industri Petrokimia

Meski pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) dinilai sebagian orang belum memberikan manfaat berarti bagi kesejahteraan rakyat Papua, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin kalau Otsus akan mensejahterakan rakyat Papua. Hal itu antara lain diungkapkan dalam sambutannya pada acara Temu Alumni dan Seminar Nasional “Meretas Jalan Otonomi Khusus Menuju Papua Damai dan Sejahtera” yang digelar oleh IKAMAPA (Ikatan Alumni Makassar Asal Papua) di Sorong tanggal 29 Desember 2008 lalu.

Wapres mengakui jika pemerintah telah mengalokasikan dana terbesar untuk Papua dan Papua Barat. Dikatakan, ada hal-hal pokok dalam pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat yaitu pemerintahan dan ekonomi, semuanya ini menuju kesejahteraan. Sedangkan aspek ekonomi, kalau dihitung-hitung anggaran tertinggi adalah untuk di Papua, dimana tahun 2007 dana Otsus Rp. 29 Trilyun padahal penduduknya hanya 2,9 Juta, artinya dari bayi sampai orang tua dapat Rp. 10 juta/tahun. “Kalau itu dibagi-bagikan semua maka tidak ada kelaparan, tapi kita tidak bikin jalan, pelabuhan dsb. Makassar saja Rp. 2 Juta/orang/tahun, Jawa Rp. 1,5 Juta/orang/tahun. Sekarang kenapa belum cukup ? Karena Papua wilayahnya luas maka kita harus sama-sama menggunakan kemampuan yang ada itu untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Kata Wapres kemakmuran itu hasil daripada nilai tambah. Kalau kita ingin berhasil, kita sama-sama mengajak masyarakat memberikan nilai tambah, karena kalau tidak ada nilai tambah, maka kesejahteraannya konstan. Tapi Wapres minta jangan Otsus hanya bicara hak bukan kewajiban. Jangan karena tidak jadi Bupati lalu bikin Kabupaten baru. Kalau kita bicara kewajiban dulu maka apa yang dicita-citakan yaitu Papua yang maju tentu dapat kita capai. Kalau Otsus dilaksanakan secara konsisten akan mensejahterakan rakyat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua yang menerima orang darimana saja untuk mencari rejeki dan turut membangun di sini. Kultur masyarakat Papua adalah kultur yang paling spotif di dunia. Spirit sportivitas kalau dikombinasikan dengan nilai tambah dan ilmu pengetahuan untuk membangun daerah ini sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat tercapai.

Pemerintah memproyeksikan Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat menjadi pusat industri petrokimia. Rencana tersebut berkaitan dengan mulai berproduksinya proyek gas alam cair Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Cadangan gas alam tersebut adalah 14,4 Trilyun kaki kubik. Untuk tahap awal, Tangguh direncanakan memproduksi 7,6 metrik ton LNG per tahun dari dua unit pemurnian dan pencairan gas. Dengan beroperasinya lapangan gas Tangguh, dana bagi hasil yang diperoleh rakyat Papua Barat dipastikan meningkat. Sebab sesuai UU Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat berhak mendapatkan 70 % alokasi dana bagi hasil yang diterima pemerintah, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang hanya menerima 15 % dari dana bagi hasil migas yang diterima pemerintah.

Kalla yakin, tambahan dana bagi hasil migas tersebut akan mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat yang infrastrukturnya sangat tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, sebelum dana bagi hasil tersebut terealisasi, Wapres meminta Pemerintah Provinsi dan DPR Papua mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana Otsus yang tahun ini mencapai Rp. 29 Trilyun. Wapres meminta Pemda dan DPRD saling mendukung, sekaligus saling mengkritik kebijakan yang salah secara konstruktif. “Kalau Bupati terlalu lama di Jakarta, DPRD harus mengkritik. Sebaliknya kalau DPRD terlalu rajin studi banding, Bupati juga harus teriak. Semua pihak harus bekerja sebaik mungkin untuk rakyat,” tegasnya.

(Cenderawasih Pos, 30 Desember 2008)

OPINI

Pandangan dan masukan Bapak Wakil Presiden di atas hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh Politisi maupun Aparatur Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, serta hendaknya mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun Partai Politik.

Dana Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk yang terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia guna mempercepat program pembangunan wilayah dan kesejahtaraan masyarakat Papua ; namun sejauhmana tingkat kecepatan keberhasilan dari cita-cita tersebut sangat ditentukan oleh visi, kreativitas, kemampuan memanfaatkan peluang, komitmen, kerjasama dan konsistensi dari para pengambil kebijakan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

Proses pembangunan di wilayah Papua hendaknya jangan melupakan faktor pengembangan kualitas SDM masyarakat dan kelestarian SDA alam wilayah Papua yang kaya demi keberlangsungan kesejahteraan di Papua secara berkelanjutan. Untuk jangka pendek, kebijakan pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi SDA di Papua dapat menjadi solusi untuk mempercepat pengembangan infrastruktur maupun menggairahkan perekonomian daerah, meskipun sebenarnya inti dari pembangunan di Papua adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua serta pengelolaan SDA yang bijaksana dan berkelanjutan dengan mengotimalkan peranan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan SDAnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Papua. Kunci dari pembangunan jangka panjang itu adalah bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, yang didukung oleh proses alih teknologi serta pengembangan ilmu pengetahuan, disamping tetap memelihara ketakwaan kepada Tuhan YME.

MAKNA HAKIKI DARI PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DI SELURUH INDONESIA ADALAH UNTUK MEMBERDAYAKAN SELURUH MASYARAKAT INDONESIA ; DENGAN MENGOPTIMALKAN SELURUH POTENSI ANAK BANGSA MENJADI SUATU KEKUATAN NASIONAL DALAM MENJAWAB TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL. OLEH KARENA ITU, PERLU ADANYA STRATEGI PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF, TERPADU, TERARAH, SINERGIS DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEMBANGUN SUATU PERADABAN BANGSA INDONESIA YANG DAPAT TEGAK BERDIRI DIANTARA NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA.