PEMPROV AKAN LOBI PEMERINTAH PUSAT

PEMPROV AKAN LOBI PEMERINTAH PUSAT

Soal Penjelasan Lambang Daerah yang Berpotensi Timbulkan Konflik

Pemerintah Provinsi Papua sesuai rencana akan berbicara (Melobi) dengan Pemerintah Pusat mengenai PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, sebab dengan adanya PP tersebut telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Menurut Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, JKH Roembiak PP tersebut sudah baik, namun dalam penjelasan Peraturan tersebut ada hal-hal yang menyimpang. Dalam Pasal 6 Ayat 4 dijelaskan, desain logo daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Penjelasan ini menurutnya menyimpang, karena penjelasan itu berbicara hal yang tidak perlu dimasukkan dalam aturan tersebut. Seandainya penjelasan itu tidak ada, kita di daerah pun sudah tahu dan tidak mungkin memuat itu, karena akan disayembarakan secara bebas. Jadi pusat tidak usah mengatur sampai hal-hal yang kecil itu. Kita yang mengatur hal-hal itu dalam Peraturan daerah Khusus, tegasnya.

Roembiak menjelaskan masalah bintang kejora merupakan bagian dari sejarah masa lalu. Ia juga mengatakan, mama-mama yang jual souvenir bintang kejora itu kan bisnis, karena mereka membaca peluang. Jadi harus ada kriteria yang jelas, sebab bisa saja dia memakai itu hanya untuk mengenang.

(Sumber Cenderawasih Pos, 19 Maret 2008)

OPINI :

Kenapa kitorang selalu meributkan masalah peraturan yang sudah dirumuskan dan melalui proses yang panjang.

Segera akhiri Polemik ini karena masih banyak pekerjaan yang harus Kita lakukan. Pendidikan di tanah Papua masih tertinggal, baik kualitas maupun kuantitas ; Kualitas Kesehatan masih jauh dari standar kelayakan ; dan Masalah Kemiskinan Masyarakat Papua sampai saat ini belum ada solusi yang nyata...

Para Pejabat Pemprov, termasuk tokoh-tokoh Papua senangnya hanya berpolitik untuk mengeksploitasi masyarakat yang kebingungan dan masih bergulat dengan kesulitan hidup yang dialaminya. Apakah para pejabat dan tokoh-tokoh itu sudah kehilangan akal sehat dan hati nuraninya ??? Jangan-jangan para Pejabat itu hanya memikirkan Kekuasaannya sendiri, untuk menambah Kekayaannya dan kroni-kroninya.

Mari bersama Kita bangun pemikiran dan karakter daerah Papua yang konstruktif untuk menatap masa depan yang lebih baik.